BKKBN Simalungun Gelar Workshop Pemutakhiran PK 23, 9 Kecamatan Jadi Contoh

Simalungun, MISTAR.ID

Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) Kabupaten Simalungun melakukan Workshop Pemutakhiran Pendataan Keluarga (PPK) Angkatan I Tahun 2023 di Balai Harungguan Djabanten Damanik, Kamis (22/6/23).

Plt. Kepala Dinas (Kadis) BKKBN, Gimrood Sinaga mengatakan, hasil pendataan nantinya akan digunakan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait untuk pengajuan anggaran kesejahteraan keluarga.

“Tahun 2021 lalu kita dapat anggaran untuk perbaikan Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) dari PUPR pusat di Jakarta, itu datanya dari PK 21 BKKBN,” ujarnya kepada Mistar.id.

Baca juga: BKKBN Catat 1.166.929 Keluarga di Sumut Berisiko Stunting, Ijeck Minta Pemda Tingkatkan Peran

Gimrood memaparkan, pendataan dilakukan terhadap keluarga yang berada di tingkat kemiskinan ekstrem, serta stunting.

“Misalnya memang jambannya tidak ada, atau lantai rumahnya masih tanah, pasangan usia subur, serta terlalu rapat anak. Maka dari itu pendataannya harus akurat untuk dimasukkan nanti ke data PK 23,” tambahnya.

Terpisah, Kepala Bidang (Kabid) Pengendalian Penduduk (Dalduk) Kasmiati, kepada Mistar.id menyampaikan, pemutakhiran akan dimulai pada tanggal 1-30 Juli 2023 mendatang.

Baca juga: Kepala BKKBN Sergai: Program Dashat untuk Turunkan Stunting

Dikatakan Kasmiati, nantinya 219 orang akan bekerja untuk melakukan pemutakhiran. Diantaranya, Kader pendata 172 orang, supervisor 29 orang, manajer data 9 orang, dan pengelola data 9 orang.

“Tujuannya, agar mereka (petugas pemutakhiran) lebih paham, bagaimana nanti mereka mendata keluarga,” kata Kasmiati.

Untuk metode pelaksanaan akan menggunakan kuesioner, yang sudah ada di aplikasi, serta dapat dioperasikan di smartphone. Petugas pemutakhiran nantinya merupakan kader dari masyarakat, Petugas Lapangan Keluarga Berencana (PLKB), serta Penyuluh Keluarga Berencana (PKB).

Baca juga: Apresiasi Seluruh Mitra BKKBN, Musa Rajekshah: Menurunkan Angka Stunting Pekerjaan Mulia

Selain itu, dituturkan Kasmiati, nantinya pemutakhiran akan diadakan di 9 kecamatan sebagai contoh, dan sudah ditentukan dari pusat.

Kecamatan yang dijadikan sampel adalah, Bandar Masilam, Bosar Maligas, Dolok Batu Nanggar, Pamatang Bandar, Haranggaol Horison, Tanah jawa, Raya, Gunung Maligas serta kecamatan Siantar. (Indra/hm21).