Pematang Siantar, MISTAR.ID
Pemerintah akan mengucurkan dana bantuan sosial (bansos) yakni Bantuan Langsung Tunai (BLT) Rp600 ribu kepada masyarakat miskin dan rentan miskin. Salah satunya bantuan di sektor transportasi, termasuk nelayan dan driver ojol (ojek online).
Rencananya, ada 3 bansos yang disalurkan pemerintah sebagai bantalan sosial pengalihan subsidi BBM. Lantas, mulai kapan BLT tersebut akan dibagikan di Kota Pematang Siantar?
Ketika Mistar.id mencoba konfirmasi langsung pada Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Dinsos P3A), melalui Kepala Bidang (Kabid) Sosial Dinsos P3A Kota Pematang Siantar, Risbon Sinaga mengatakan, saat ini informasi akan pencairan bansos Bantuan Langsung Tunai (BLT) Rp600 ribu tersebut belum ada.
“Kami juga bingung dengan informasi tersebut, mau ngomong apa. Pasalnya, informasi BLT tersebut sudah beredar, namun petunjuk teknis (juknis) serta surat keputusannya pun belum kami terima dari pemerintah pusat,” ucapnya saat ditemui di kantornya, Jumat (2/9/22).
Lebih lanjut kata Risbon, pihaknya seringkali dibuat bingung oleh masyarakat yang mempertanyakan tentang bantuan BLT tersebut. Pasalnya, penetapan bagaimana pun tentang juknis pelaksanaan pemberian bantuan itu juga belum diketahuinya dari Kementerian Sosial (Kemensos) maupun dari pemerintah daerah.
“Kami itu bekerja harus berdasarkan surat keputusan penetapan beserta juknis pelaksanaan pemberian bantuan. Baik itu bantuan apapun yang mengandung hak masyarakat ramai. Kami tidak ingin salah langkah, agar bantuan tersebut memang benar tepat sasaran,” jelas Risbon.
Lagian, sebut dia, yang disebut-sebut penerima bantuan BLT itu adalah pihak ojol dan para nelayan. Di Siantar kan tidak ada nelayan? Maka dari itu, katanya, pihaknya belum ada petunjuk apapun tentang BLT tersebut.
“Seperti ojol juga. Kan perlu juga pendataan terhadap warga tersebut. Tapi, kami belum tahu syarat dan ketentuannya bagaimana. Kami pun harus berkoordinasi dahulu pada instansi terkait, seperti dinas perhubungan. Begitu pula dengan BLT untuk tenaga kerja, harus ada koordinasi dengan dinas Tenaga kerja,”katanya.
Meski begitu, lanjut dia, pihaknya hanya bisa mengatakan sabar kepada masyarakat Kota Pematang Siantar. Risbon juga memaklumi adanya tekanan masyarakat mengingat ada kenaikan harga barang saat ini. Ataupun sebagai antisipasi dari kemungkinan naiknya harga BBM bersubsidi.
“Yang jelas, kami hanya memasukkan data ke dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS). Data tersebut kemudian menjadi acuan penyaluran bansos dari Pusat (Kemensos) selama ini. Itupun,yang menentukan adalah Kemensos sendiri,” ucapnya. (Yetty/hm01)
