Kenaikan service cost tersebut, bukanlah kemauan sepihak PMI di daerah, tetapi merupakan keputusan yang berlaku secara nasional. Tentunya, pengurus pusat PMI bersama Kementerian Kesehatan telah mengkaji dari berbagai aspek dan pertimbangan.
“Prinsip utamanya adalah bagaimana menjaga keberlangsungan ketersediaan darah yang biaya operasionalnya juga terus meningkat,”ungkap Dr. Rajin Saragih.
Berkenaan dengan kenaikan biaya tersebut, dokter spesialis bedah ini juga menerangkan bahwa, Sekjen PMI Pusat juga telah bersurat kepada Direktur Utama BPJS Kesehatan.
“Hal ini mengingat, biaya pengganti pengolahan darah tersebut sekarang sudah lebih banyak yang ditanggung BPJS (95%) ketimbang yang ditanggung pasien secara mandiri,” tandasnya.
Baca juga: Berbagi Demi Kemanusiaan, PanenCare Kolaborasi dengan PMI Gelar Donor Darah
Pasien BPJS, memang ada kalanya harus mendahulukan pembayaran ke UDD PMI yang kemudian diganti pihak rumah sakit, seperti RS Vita Insani dan RS Harapan. Nantinya pihak rumah sakit yang mengklaim ke BPJS.
“Tetapi untuk pasien BPJS dari RS Djasamen dan RS Tentara, pasien tidak ada mendahulukan, namun langsung diberikan berdasarkan surat permintaan dari pihak rumah sakit,” imbuh Saragih.
Oleh karena itu, PMI akan segera menyurati seluruh rumah sakit yang selama ini telah bermitra dengan PMI Cabang Pematang Siantar tentang kenaikan biaya service cost dimaksud agar nantinya bisa efektif saat mulai diberlakukan,” ucapnya.
