Lalu apa yang harus dilakukan?
Pemerintah Kabupaten Tanggerang, tampaknya harus belajar dari Bogor. Mereka telah sukses mengatasi kemacetan sekalipun memiliki problem yang tidak jauh berbeda dengan Tanggerang. Dimana truk angkutan tambang sebaiknya memiliki aturan.
Pemerintah Kabupaten Bogor dalam menertibkan lalu lintas angkutan tambang di wilayah Parungpanjang yaitu dengan menyediakan kantung parkir sebagai tempat para transporter menunggu jam operasional dibuka.
Saat ini pembangunan kantung parkir di perbatasan wilayah Parungpanjang, tepatnya di Desa Ciomas, Kecamatan Tenjo, telah memasuki tahap pengerasan tanah dengan menggunakan bebatuan.
Meski pembangunannya belum selesai 100 persen, kantung parkir seluas 4,2 hektare dengan kapasitas 1.000 truk itu sudah bisa digunakan sebagian oleh para transporter.
Pembangunan kantung parkir yang dikerjasamakan dengan Perhutani ini dibagi menjadi dua tahap. Pada tahap pertama ini pembangunan dilakukan di atas lahan seluas 4,2 hektare.
Secara keseluruhan, total luas lahan yang akan digunakan untuk kantung parkir sekitar 10 hektare yang tersebar di dua lokasi.
Selanjutnya untuk tahap kedua, Pemerintah Kabupaten Bogor akan membangun kantung parkir di Ruas Jalan Sudamanik, Kecamatan Parungpanjang. Kantung parkir ini nantinya bisa menampung lebih dari 2.000 kendaraan.
Dengan adanya kantung-kantung parkir, para sopir angkutan tidak mengganggu lalu litas di sepanjang jalan perlintasan seperti yang terjadi di tanggerang. Para supir bisa beristirahat dengan lebih nyaman sembari menunggu antrian. Sehingga kondisi ini bisa lebih tertib dan nyaman.
Jika pemerintah Kabupaten Tanggerang tidak segera berbenah, alamatlah, keruwetan bahkan kerusuhan tidak terselesaikan dengan baik. Kemacetan hingga menimbulkan korban jiwa akan menjadi lagu lama yang membuat miris dan tragis. (hm16)
nb: Penulis adalah mahasiswi Fakultas Hukum Universitas Pamulang
