Tapsel, MISTAR,ID

Ratusan Tenaga Kesehatan (Nakes) di Tapanuli Selatan (Tapsel) melakukan aksi unjuk rasa di kantor DPRD Tapsel, Dinas Kesehatan dan Badan Kepegawaian Daerah (BKD), menolak keputusan pemerintah setempat yang merumahkan mereka pada Selasa (25/2/25)

Massa yang berjumlah sekitar 250 orang dari 16 Puskesmas dan RSUD di Tapsel tersebut mengaku dizalimi oleh kebijakan Bupati Tapsel Dolly Pasaribu yang telah berakhir masa jabatannya.

Mereka juga menuntut keputusan Bupati Dolly Pasaribu dicabut, yaitu surat nomor 800.1.10.6/836/2005 tanggal 11 Februari 2025 tentang Tindak Lanjut Penyelesaian Penataan Pegawai Non ASN di Lingkungan Pemkab Tapsel.

"Kami honorer tenaga kesehatan se-Tapanuli Selatan yang dirumahkan, datang ke DPRD untuk mengadukan nasib. Kami dinyatakan TMS untuk mengikuti seleksi P3K, padahal masa kerja sebagian dari kami sudah lebih dari 2 tahun," teriak massa meminta Bupati Tapsel Gus Irawan Pasaribu yang baru dilantik tetap mempekerjakan mereka sediakala.

Mereka juga meminta penjelasan dari Kepala Dinas Kesehatan yang telah menerbitkan Surat Keputusan (SK) pengangkatan mereka sebagai Tenaga Harian Lepas (THL) dan Tenaga Kerja Sukarela (TKS). Namun, pada pemberkasan administrasi, mereka dinyatakan Tidak Memenuhi Syarat (TMS) untuk mengikuti seleksi P3K.

"Selama ini SK yang bapak terbitkan itu apa ? Sudah lebih 10 SK yang diterbitkan Kepala Dinas Kesehatan Rudi Iskandar, tetapi ternyata tidak diakui dan dinyatakan TMS. Tolong bapak jelaskan ini kepada kami," teriak Riski yang mengaku sudah 11 tahun kerja sebagai non ASN yaitu TKS dan THL di Puskesmas.

Para nakes melalui Alifiah, dalam orasi menyayangkan sikap Bupati Dolly Pasaribu yang telah mengangkat ratusan orang sebagai THL dan TKS sejak 2022-2024, tetapi kemudian merumahkan mereka menjelang akhir jabatannya.

"Bapak Dolly Pasaribu yang mengangkat kami dan bapak Dolly Pasaribu pula yang merumahkan kami. Kebijakan apa ini, kenapa kami dipermainkan dan bahkan bapak dzolimi, padahal sewaktu Pilkada Pak Dolly suruh Kadis Kesehatan Pak Rudi, agar kami memilih Bapak. Janganlah karena dalam Pilkada yang lalu Pak Dolly tidak dipilih rakyat sehingga kalah, kami ditelantarkan. Terlalu...," ungkap para Nakes itu dalam orasinya.

Ary Azy dan Parlindungan Harahap, dua aktivis yang mendampingi aksi ini, juga sangat menyayangkan perbuatan pemerintahan Tapsel pimpinan Dolly Pasaribu yang mendzolimi para tenaga kesehatan.

Sementara Parlindungan Harahap, mengaku miris dengan keputusan merumahkan Nakes ini. Karena mereka yang dibebastugaskan rata rata adalah pejuang kesehatan pasca bencana Covid-19. Namun saat ini dibelakangkan dan bahkan dirumahkan.

"Karena selama ini para Nakes itu telah bekerja tanpa pamrih untuk mengabdi kepada masyarakat. Termasuk dalam meningkatkan derajat kesehatan masyarakat, mereka berada di garda terdepan," sebut Ary Azy.

Akhir aksi ini, massa berharap Bupati Tapsel Gus Irawan Pasaribu yang baru dilantik dapat mencabut keputusan Bupati Dolly Pasaribu dan memperpanjang SK pegawai honorer yang dirumahkan itu sekaligus berharap agar kinerja oknum Kadis Dinas Kesehatan dievaluasi.

Aksi dan tuntutan massa ini tidak mendapat jawaban yang pasti dari siapapun. Karena itu mereka membubarkan diri dan akan datang kembali beberapa hari ke depan. Yakni untuk memperjuangkan nasib dan masa depan mereka. (amran/hm17)