Dairi, MISTAR.ID

Sebanyak 160 Tenaga Harian Lepas (THL) dari 18 Unit Pelaksana Teknis (UPT) Puskesmas Dinas Kesehatan Dairi yang tergabung dalam Forum THL/Nakes Dairi menggelar aksi demo ke Gedung Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Dairi di Jalan Sisingamangaraja Sidikalang, Senin (17/2/25). Aksi para nakes ini menolak dirumahkan lantaran dinilai secara sepihak.

"Kami nakes yang dirumahkan bertindak atas sila ke 5 Pancasila "Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia" untuk itu, kami menolak dirumahkan karena  Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) tersebut tidak berkeadilan atau tindakan sepihak. Kami meminta Pemkab Dairi agar memberdayakan kami kembali sebagai THL dengan cara kebijakan," kata koordinator aksi Fredi S Purba bersama penanggung jawab aksi,Robinson Simbolon.

Selain itu, THL Nakes di Kabupaten Dairi mengajukan tuntutan kepada Pemkab Dairi dan DPRD agar bersama-sama memperjuangkan nasib mereka. Mereka berharap tidak menjadi korban dari penerapan UU Nomor 20 Tahun 2023 tentang ASN. 

"Kami yang sudah bekerja selama hampir dua tahun di masyarakat ini juga meminta Presiden Prabowo Subianto untuk mempertimbangkan harapan dan cita-cita mereka, mengingat sejumlah rekan kami telah lulus seleksi PPPK," ucapnya.

Carles Tamba anggota DPRD Dapil 3 Fraksi Golkar menerangkan dihadapan peserta aksi, bahwa informasi THL nakes yang dirumahkan akhir 2024 lalu sudah menjadi agenda pembahasan DPRD bersama Pemkab Dairi.

"Jadi mari kita duduk bersama guna membahasnya," kata Carles.

Usai berorasi, sekitar 20 orang peserta aksi sebagai perwakilan diterima oleh anggota DPRD Dairi, Carles Tamba, Fitrianto Berampu, Halim Lumban Batu, Juangga Silaban dan Hendra Tarigan untuk mengikuti rapat bersama Pemkab Dairi atas tuntutan THL.

Diketahui sebelumnya, sebanyak 500 THL atau tenaga non ASN yang terdampak PHK akan demo ke Kantor DPRD dan Bupati Dairi, Kamis (13/2/25).

Para THL yang sudah bekerja sekitar dua tahun akan mempertanyakan alasan Pemkab Dairi melakukan PHK secara tiba-tiba tanpa adanya pemberitahuan.

"Sangat-sangat sedih kami rasa. PHK dilakukan pada 31 Desember 2024 lalu. Kalau memang benar-benar dirumahkan harusnya ada pemberitahuan," ujar sejumlah THL yang dulu kerja di Kesehatan Kecamatan Tigalingga.

Lewat aksi demo, para THL berharap agar Pemkab Dairi memikirkan solusinya, salah satunya memanfaatkan kebijakan pemerintah pusat dan mengisi posisi Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang memasuki masa pensiun.

Terpisah, Kepala Bidang Mutasi Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM ) Dairi, Martua Simarmata mengatakan PHK dilakukan terhadap THL yang bekerja aktif di bawah dua tahun.

Pemkab Dairi mengambil langkah ini tidak lepas dari Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja Dalam Pelaksanaan APBN dan APBD Tahun Anggaran 2025.

Kebijakan pemerintah pusat mengenai usulan revisi anggaran, kata Martua, menginstruksikan Gubernur dan Bupati/Wali Kota untuk membatasi belanja perjalanan dinas 50 persen, dalam hal ini termasuk membatasi belanja honorarium melalui pembatasan jumlah tim dan besaran honorarium. (manru/hm25)