Dairi, MISTAR.ID

Anggota DPRD Dairi dari Fraksi Partai Demokrat, Halim Lumbanbatu, menegaskan bahwa peningkatan pelayanan kesehatan masyarakat (Kesmas) harus menjadi prioritas utama pemerintah daerah.

Hal ini termasuk memperhatikan status tenaga harian lepas (THL) tenaga kesehatan yang saat ini dirumahkan oleh Pemkab Dairi.

Pernyataan tersebut disampaikan Halim dalam pertemuan di Gedung DPRD Dairi, Jalan Sisingamangaraja, Sidikalang, Senin (17/2/225).

Ia menyoroti bahwa kebijakan merumahkan THL nakes akan berdampak negatif terhadap layanan kesehatan di tingkat kecamatan dan desa.

“Peningkatan kesehatan masyarakat menjadi skala prioritas pemerintahan saat ini. Namun, peningkatan pelayanan Kesmas tidak akan dapat tercapai jika tenaga kesehatan yang masuk kategori THL terus dirumahkan. Kebijakan ini sangat mengganggu pelayanan kesehatan di daerah. Untuk itu, kami dari Fraksi Demokrat di Komisi III meminta Pemkab Dairi segera mengkaji kembali status THL nakes,” ujar Halim.

Dalam pertemuan yang melibatkan Komisi III DPRD Dairi, Dinas Kesehatan, serta perwakilan THL nakes, Halim meminta Pemkab Dairi mencari solusi yang tepat, termasuk soal anggaran, agar tenaga kesehatan yang dirumahkan bisa kembali bekerja dan pelayanan kesehatan masyarakat tetap optimal.

Menanggapi hal ini, puluhan perwakilan THL nakes dari 18 UPT Puskesmas Dinas Kesehatan Dairi yang tergabung dalam Forum THL/Nakes Dairi menyambut baik dukungan dari anggota dewan dan berharap perjuangan ini dapat mengembalikan mereka ke posisi semula sebagai tenaga teknis kesehatan.

Diberitakan sebelumnya, sebanyak 160 Tenaga Harian Lepas (THL) dari 18 Unit Pelaksana Teknis (UPT) Puskesmas Dinas Kesehatan Dairi yang tergabung dalam Forum THL/Nakes Dairi menggelar aksi demo ke Gedung Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Dairi di Jalan Sisingamangaraja Sidikalang, Senin (17/2/25). Aksi para nakes ini menolak dirumahkan lantaran dinilai secara sepihak.

"Kami nakes yang dirumahkan bertindak atas sila ke 5 Pancasila "Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia" untuk itu, kami menolak dirumahkan karena  Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) tersebut tidak berkeadilan atau tindakan sepihak. Kami meminta Pemkab Dairi agar memberdayakan kami kembali sebagai THL dengan cara kebijakan," kata koordinator aksi Fredi S Purba bersama penanggung jawab aksi, Robinson Simbolon.

Selain itu, THL Nakes di Kabupaten Dairi mengajukan tuntutan kepada Pemkab Dairi dan DPRD agar bersama-sama memperjuangkan nasib mereka. Mereka berharap tidak menjadi korban dari penerapan UU Nomor 20 Tahun 2023 tentang ASN. 

"Kami yang sudah bekerja selama hampir dua tahun di masyarakat ini juga meminta Presiden Prabowo Subianto untuk mempertimbangkan harapan dan cita-cita mereka, mengingat sejumlah rekan kami telah lulus seleksi PPPK," ucapnya.

Carles Tamba anggota DPRD Dapil 3 Fraksi Golkar menerangkan dihadapan peserta aksi, bahwa informasi THL nakes yang dirumahkan akhir 2024 lalu sudah menjadi agenda pembahasan DPRD bersama Pemkab Dairi.

"Jadi mari kita duduk bersama guna membahasnya," kata Carles.

Usai berorasi, sekitar 20 orang peserta aksi sebagai perwakilan diterima oleh anggota DPRD Dairi, Carles Tamba, Fitrianto Berampu, Halim Lumban Batu, Juangga Silaban dan Hendra Tarigan untuk mengikuti rapat bersama Pemkab Dairi atas tuntutan THL.

Hingga saat ini para peserta aksi masih menunggu di Gedung DPRD, untuk hasil tuntutan mereka dalam pertemuan peserta aksi THL Nakes, Dinas Kesehatan Dairi dan Komisi III DPRD Dairi. (manru/hm25)