Dairi, MISTAR.ID

Pemerintah Kabupaten Dairi melalui Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (PMD) serta Inspektorat diminta menghentikan pelaksanaan proyek pengaspalan jalan dan pembangunan parit semen senilai lebih dari Rp255 juta yang bersumber dari Dana Desa 2025 di Desa Pegagan Julu VII, Kecamatan Sumbul.

Permintaan tersebut disampaikan warga kepada sejumlah media online agar tidak terjadi indikasi praktik korupsi, Jumat (28/11/2025).

Alasan warga, proyek pengaspalan yang baru selesai dikerjakan terlihat asal-asalan. Jalan aspal tersebut tampak labil ketika diinjak, bahkan berubah menjadi parit ketika dilewati kendaraan roda dua maupun roda empat.

“Artinya, pengaspalan itu tidak diberi pondasi atau base A, atau agregat kelas A sebagai material dasar jalan. Itu tanah langsung diaspal,” kata warga.

Pantauan sejumlah media di lapangan menunjukkan hasil pekerjaan pengaspalan tersebut sangat mengherankan. Jalan yang baru satu minggu selesai dikerjakan sudah terkelupas, rusak, berlubang, bergelombang, membentuk parit, dan hancur.

Kepala Desa Pegagan Julu VII, Juara Purba, ketika ditemui di kantor desa, Jumat (28/11/2025), mengakui kondisi proyek tersebut tidak sesuai harapan masyarakat. Ia menyebut faktor cuaca menjadi penyebab kerusakan, namun pihaknya berjanji akan segera melakukan perbaikan.

Juara menjelaskan bahwa total anggaran proyek tersebut lebih dari Rp255 juta, meliputi pekerjaan peningkatan pengaspalan lapen sepanjang 115 x 3 meter, pembangunan parit semen sepanjang 200 meter, serta dua unit plat beton. “Kami akan segera perbaiki,” ujarnya singkat.

Sementara itu, Kepala Dinas PMD Dairi, Simon Toni Manalu, ketika dikonfirmasi via telepon Jumat (28/11/2025), menyebut informasi tersebut sangat penting bagi PMD dan Inspektorat sebagai dasar untuk turun ke desa melakukan pembinaan.

“Apakah kondisi tersebut akan berdampak pada pencairan Dana Desa tahap dua 2025 atau bagaimana, nanti kita cek dulu ke lapangan. Saat ini juga ada rapat bersama Kemendagri terkait mekanisme pencairan DD earmark dan non-earmark yang harus dipahami desa,” ujar Simon.

Ia memastikan bahwa PMD bersama Inspektorat akan berkoordinasi dan turun langsung ke lapangan untuk melakukan cross check.