Thursday, June 4, 2026
home_banner_first
SUMUT

Wabup Deli Serdang: HMI Konsisten Kawal Kebijakan Publik Berkeadilan

Mistar.idMinggu, 21 Desember 2025 08.24
journalist-avatar-top
HS
wabup_deli_serdang_hmi_konsisten_kawal_kebijakan_publik_berkeadilan

Wakil Bupati Deli Serdang, Lom Lom Suwondo menerima buka refleksi akhir tahun saat menghadiri Rapat Kerja II Badko HMI Sumatera Utara serta Rapimcab HMI se-Sumatera Utara. (Foto: Diskominfostan/ mistar)

news_banner

Deli Serdang, MISTAR.ID

Wakil Bupati (Wabup) Deli Serdang, Lom Lom Suwondo, menilai Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) selama ini konsisten menjadi garda terdepan dalam memperjuangkan keadilan sosial serta mengawal kebijakan publik yang berpihak kepada masyarakat.

Hal tersebut disampaikan Wabup saat menghadiri Rapat Kerja II Badan Koordinasi (Badko) HMI Sumatera Utara dan Rapat Pimpinan Cabang (Rapimcab) HMI se-Sumatera Utara di Wing Hotel Kualanamu, Kecamatan Batang Kuis, Sabtu (20/12/2025).

Menurut Wabup, peran mahasiswa sangat penting sebagai pengontrol kebijakan publik sekaligus mitra strategis pemerintah daerah dalam mewujudkan pembangunan yang berkeadilan.

Sinergi antara generasi muda, pemerintah daerah, dan aparat penegak hukum dinilai menjadi kunci dalam menjaga supremasi hukum dan demokrasi.

“Kader HMI hari ini adalah calon pemimpin masa depan. Apa yang dilakukan hari ini melalui proses kaderisasi, diskusi, dan perjuangan intelektual akan menentukan wajah Sumatera Utara beberapa tahun ke depan,” ujar Lom Lom Suwondo.

Kegiatan tersebut dirangkai dengan peluncuran buku dan refleksi akhir tahun 2025 yang mengangkat tema Akselerasi Pembangunan Sumatera Utara: Meneguhkan Peran Intelektual HMI dalam Mengawal Kebijakan Publik yang Berkeadilan.”

Dalam kesempatan yang sama, Kepala Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara (Kajatisu), Harli Siregar, menegaskan komitmen institusinya dalam menjaga independensi serta mendukung pembangunan daerah tanpa terlibat dalam praktik-praktik yang menyimpang.

Mantan Kepala Kejaksaan Negeri Deli Serdang tersebut juga menekankan pentingnya peran HMI sebagai mitra kritis dan independen dalam mengawal kebijakan publik dan proses pembangunan di Sumatera Utara.

Kajatisu mengajak seluruh kader HMI untuk turut mengawal implementasi Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Nasional yang akan mulai berlaku pada 2 Januari 2026. Ia menyebutkan KUHP baru tersebut merupakan wujud hadirnya nilai-nilai Pancasila dalam sistem hukum nasional dan membutuhkan pemahaman yang komprehensif dari seluruh elemen masyarakat, termasuk mahasiswa.

Sebelumnya, Ketua Panitia, Muhammad Nashry, dalam laporannya menyampaikan kegiatan tersebut menjadi momentum strategis bagi HMI untuk melakukan evaluasi organisasi, merumuskan langkah ke depan, serta menegaskan peran intelektual HMI dalam mengawal kebijakan publik yang berorientasi pada keadilan sosial.

BERITA TERPOPULER

BERITA PILIHAN