Usai Pertemuan dengan Prabowo, Demokrat: Belum Ada Pembahasan Nama Pengganti Wakil Presiden

Medan, MISTAR.ID - Partai Demokrat menyatakan belum membahas nama maupun kriteria calon pengganti wakil presiden, menyusul pertemuan Presiden Prabowo Subianto dengan sejumlah pimpinan partai politik koalisi di Istana Bogor.

Sekretaris Jenderal (Sekjen) Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Demokrat, Herman Khaeron, menjelaskan pertemuan tersebut berfokus pada kondisi bangsa saat ini serta upaya menyelaraskan pandangan para pimpinan partai koalisi mengenai berbagai isu dan proses politik ke depan.

Herman, yang turut hadir dalam pertemuan itu, menyebutkan kemungkinan pengisian posisi wakil presiden memang sempat disinggung. Namun, hingga pertemuan berlangsung, belum ada pembahasan lebih lanjut mengenai sosok tertentu yang akan diusulkan maupun kriteria calon penggantinya.

"Pertemuan tadi malam di Istana Bogor, yang melibatkan Presiden dan partai-partai koalisi, membahas kondisi bangsa saat ini. Kami juga menyelaraskan pandangan mengenai situasi terkini serta proses politik yang akan dihadapi ke depan," ujarnya kepada wartawan saat menghadiri pembukaan Musda Demokrat Sumatera Utara di Grand Mercure Medan, Sabtu (14/11/2026).

Ia menegaskan pemilihan pengganti wakil presiden sepenuhnya merupakan wewenang Presiden sesuai dengan mekanisme konstitusional. Berdasarkan ketentuan tersebut, Presiden memiliki kewenangan mengusulkan dua kandidat kepada Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia (MPR RI) untuk dipilih.

Karena itu, Herman menyampaikan pihaknya belum dapat memberikan gambaran mengenai siapa saja yang mungkin dicalonkan untuk mengisi posisi orang nomor dua di Indonesia tersebut. Menurutnya, pembahasan mengenai nama-nama maupun kriteria calon belum sampai pada tahap tersebut.

"Belum ada pembahasan mengenai kriteria maupun nama-nama yang akan diusulkan oleh Presiden. Berdasarkan konstitusi, merupakan hak prerogatif Presiden untuk mencalonkan dua kandidat kepada Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia (MPR RI)," ucapnya.

Lebih lanjut, Herman menyampaikan proses pengisian kekosongan jabatan wakil presiden akan dilakukan melalui mekanisme MPR RI. Sidang MPR RI terkait proses tersebut dijadwalkan berlangsung pada 2 Desember 2026.

Dalam proses itu, Herman juga akan terlibat sebagai anggota tim ad hoc yang bertugas melakukan verifikasi terhadap kandidat yang nantinya diusulkan. Tim tersebut akan menjalankan tugas sesuai prosedur yang telah ditetapkan sebelum proses pemilihan dilaksanakan di lingkungan MPR RI.

Terkait kemungkinan munculnya berbagai nama sebagai kandidat pengganti wakil presiden, Herman memilih tidak berspekulasi. Ia menegaskan Partai Demokrat tidak ingin mendahului keputusan atau kehendak Presiden Prabowo dalam menentukan kandidat yang akan diusulkan. (hm25)