Taput, MISTAR.ID
Gerakan Mahasiswa Kristen Indonesia (GMKI) Cabang Tarutung melakukan aksi unjuk rasa menuntut pembatalan kenaikan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) yang dilakukan oleh Pemerintah Pusat ke kantor DPRD Taput dan Kantor Bupati Tapanuli Utara, Senin (12/10/ 2022).
GMKI Cabang Tarutung memulai Aksi turun ke jalan dengan orasi pawai dari Kopi Lonceng sampai ke Kantor DPRD Taput yang sudah ditunggu oleh para pimpinan DPRD Taput yang diwakili oleh Rudi Nababan (Fraksi PDIP), Reguel Simanjuntak (Wakil Ketua Dprd/Fraksi Golkar), Toman Balige Silitonga, dan Dapot Hutabarat ( Fraksi Garda Persatuan/Demokrat).
Para Pimpinan DPRD Taput tersebut langsung mengajak para Mahasiswa Anggota GMKI masuk kedalam Aula DPRD Taput untuk mendengarkan aspirasi para Mahasiswa.
Baca juga:Cipayung Plus Asahan Kawal Aspirasi Tolak Kenaikan Harga BBM
Dalam Orasinya GMKI Cabang Tarutung menyampaikan 5 aspirasi yang juga dibubuhkan dalam nota kesepahaman atau kesepakatan, antara lain mencabut kebijakan kenaikan harga BBM bersubsidi, mengendalikan penggunaan BBM bersubsidi, segera mereliasikan perpres 55 tahun 2019, memangkas anggaran pembelanjaan negara yang tidak berdampak pada rakyat kecil, mengoptimalkan penerimaan pajak negara
GMKI Cabang Tarutung mendesak para pimpinan DPRD Taput untuk menyuarakan serta menanda tangani nota kesepahaman antara GMKI Cabang Tarutung dengan DPRD Tapanuli Utara.
Melalui Marten Nababan, yang juga sekretaris Cabang GMKI Cabang Tarutung mengatakan Kenaikan harga BBM bersubsidi ini harus disikapi bersama oleh seluruh elemen masyarakat, poin-poin yang menjadi aspirasi GMKI telah dikaji secara mendalam sebagai bentuk pengabdian GMKI kepada masyarakat Indonesia ataupun masyarakat Tapanuli Utara secara khusus.
Sementara itu, Arlan Tanjung yang juga pimpinan aksi unjuk rasa mengatakan keberpihakan kepada masyarakat kecil menjadi suatu yang urgent ditengah terpuruknya ekonomi masyarakat efek pandemi yang melanda Indonesia belum lama ini, para Anggota DPRD didaerah diharapkan bersuara menolak kenaikan harga BBM bersubsidi ini karena sangat berdampak buruk serta menimbulkan efek domino buat ekonomi masyarakat kecil serta berpotensi menimbulkan inflasi akibat kenaikan harga bahan-bahan pokok secara berkepanjangan.
Para Pimpinan DPRD Tapanuli Utara yang hadir pada kesempatan itu dengan penuh pertimbangan dan diskusi yang alot akhirnya sepakat dan sepaham dengan para Mahasiswa untuk menolak kenaikan harga BBM bersubsidi dengan menanda tangani Nota kesepahaman yang diberikan oleh GMKI Cabang Tarutung, serta Para Pimpinan DPRD Taput tersebut berjanji akan menindaklanjuti aspirasi-aspirasi GMKI dan akan membawa kepembahasan paripurna DPRD Taput dalam dua minggu kedepan.
Unjuk rasa berlanjut ke Kantor Bupati Tapanuli Utara. Sesampainya di Kantor Bupati Tapanuli Utara GMKI Cabang Tarutung kembali menyuarakan aspirasi yang sama terhadap Bupati Tapanuli Utara.
Baca juga:Demo Mahasiswa Tolak Kenaikan Harga BBM di Siantar Ricuh
Bupati Tapanuli Utara Nikson Nababan M.Si berjanji akan menyampaikan aspirasi GMKI Cabang Tarutung ini ke Pemerintah Pusat, tetapi untuk menanda tangani nota kesepahaman yang diminta oleh GMKI, Bupati Taput Nikson Nababan M.Si mengatakan tidak berani karena banyak aturan hukum yang perlu dikaji untuk menyetujui sebuah usulan yang bersifat adminitratif.
“Kita akan sampaikan ke Pemerintah Pusat aspirasinya yah, soal nota kesepahamannya tidak bisa saya tanda tangani karena ada aturan hukum soal itu selaku saya kepala daerah”, ucap Nikson Nababan.
GMKI Cabang Tarutung merasa tidak puas dengan tanggapan Bupati Tapanuli Utara, sehingga akan kembali melakukan aksi unjuk rasa untuk menolak kenaikan harga BBM bersubsidi dengan massa yang lebih besar. (fernando/hm06)
