Medan, MISTAR.ID
Gubernur Sumatera Utara (Gubsu) Edy Rahmayadi meminta seluruh bupati/wali kota se-Sumut untuk mencontoh kinerja Kodam, Kajari dan Polda Sumut dalam melakukan serapan anggaran.
“Anda tahu semua bahwa tadi kita telah mendengar ada dua hal penting yang segera harus dilakukan. Pertama adalah penyerapan anggaran. Penyerapan ini yang bisa kita contoh adalah Kodam sama Polda dan Kejaksaan. Kejaksaan ini serapan anggarannya sudah 70% ke atas mereka. Nah, posisi di Sumut ini Pemprov dan Kabupaten/Kota masih ada yang 20%. Ini yang harus kita kejar,” sebut Edy saat diwawancarai wartawan usai melakukan Rapat bersama TPID Provinsi Sumut, Kamis (25/8/22).
Rapat yang digelar di Aula Tengku Rizal Nurdin, Rumah Dinas Gubernur Sumut, Jalan Sudirman tersebut, selain dihadiri bupati/wali kota se Sumut juga dihadiri oleh Forkopimda, pihak Bank Indonesia Perwakilan Sumut, Kanwil Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb) Provinsi Sumut.
Baca Juga:Serapan Anggaran Pemprov Sumut Meningkat 72,9%
Diuraikan Edy, serapan anggaran yang rendah ini salah satu dampaknya bisa pada inflasi. Diketahui, inflasi bulanan pada Juli 2022 di Sumut sebesar 0,31% turun pada Juni 2022 yang tercatat 1,4% dan lebih rendah dari inflasi Nasional yang sebesar 0,64%. Secara tahunan tekanan inflasi Sumut meningkat menjadi sebesar 5,62% lebih tinggi dari inflasi Nasional yang tercatat 4,94%.
“Ini akibat menonjol atau naiknya harga bawang merah dan cabai merah. Ini yang kedua kita bahas tadi. Jadi, memang kelemahannya di Sumut ini rakyatnya makan makanan yang harus segar tak senang makan yang sudah di keringkan karena lahan di Sumut ini memungkinkan. Sehingga menjadi kebiasaan untuk itu,” jelasnya.
Namun, apabila masuk panen cabai merah seperti di Batubara hasil panen akan diangkat ke luar kota seperti ke Padang, Riau dan sebagainya. Untuk itu, Edy meminta kehadiran provinsi untuk melakukan koordinasi secara ketat. Melakukan pengawasan dan dirapatkan setiap 3 bulan sekali.
“Kita disini tidak ada yang lupa satgas pangan. Hanya saja koordinasi itu gampang tapi pelaksanaan di lapangan inilah yang harus berjalan secara bersama-sama atau komprehensif. Nah, untuk itu kita saling mengingatkan dan saling dorong tapi ini yang susah di lapangan ini,” bebernya.
Terkait akan serapan anggaran yang rendah ini dijabarkan Edy tidak ada masalah, namun ada ego sektoral. Ada eksekutif dan legislatif dimana anggaran ini harus di ketok oleh badan anggaran (banggar).
Baca Juga:Fraksi PDIP Minta Pemprov Sumut Lakukan Terobosan Terkait Masih Rendahnya Serapan Anggaran
“Jadi dalam perencanaan ini harus di acc oleh Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang Jasa Pemrintah (LKPP) dan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP). Nah, pada TNI dan Polri ini tidak. Tapi sama sebenarnya, setelah perencanaan lalu dianggarkan. Begitu dia masuk dianggarkan mulailah banggar bermain legeslatif disana itu bisa maju mundur. Kalau sudah selesai banggar masuk ke perencanaan, habis itu barulah pelaksanaan. Di pelaksanaan ini dimulailah tender, pembangunan evaluasinya segala macam. Dalam pelaksanaannya, kami mengajak seluruhnya untuk mendampingi secara ketat,” ungkap Mantan Ketua PSSI ini.
Lalu yang keempat dalam hasil rapat tersebut, setelah pelaksanan maka akan masuk pada pelaporan ke BPK, dari BPK ke pertanggungjawaban itu juga diatur. “Begitu temuan-temuan oleh BPK dikasi waktu 60 hari sampai pertanggungjawaban dan ini prosesnya gubernur, bupati dan wali kota. Jadi susahkah? Tidak susah. Hanya tinggal komunikasi untuk bersama-sama bahwa pentingnya penyerapan itu,” sebutnya.
Saat ditanyakan apa kendalanya? Edy menyebutman kendalanya adalah pada profesialisnya atau sumber daya manusia yang harus benar-benar dibenahi. “Itu yang harus terus dibenahi. Ini yang harus kita benahi, salah satunya wartawan yang mengawasinya bisa tanya kenapa lambat? Karena ini di sektor dinasnya. Bisa langsung tanyakan,” tukasnya.
Baca Juga:Serapan Anggaran Rendah, Pengamat: Pemda Seolah Tak Melakukan Apa-apa
Sementara itu, Bupati Tapanuli Utara Nikson Nababan menyampaikan terkait soal serapan anggaran dari kementerian keuangan bila ingin cepat terserap, maka Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) jangan di tahun berjalan dibuka. Kalau bisa di bulan Desember sudah dibuka. Hal ini dikeluhkannya pada perwakilan Kementerian Keuangan dalam hal ini pihak DJPb Provinsi Sumut.
“Sehingga kami bisa beli (belanja) di bulan Januari, yang kedua kalau kita lihat tadi bilang ingin seperti Pemkab Badung anggaran kami terbatas,” pungkasnya. (anita/hm12)
