Deli Serdang, MISTAR.ID
Sekdakab Deli Serdang H Timur Tumanggor menegaskan, Kabupaten Deli Serdang adalah kabupaten yang strategis dan memiliki potensi besar.
Sedangkan tantangannya adalah membangun tata kelola pemerintah yang efektif dan memperkuat sinergi serta kolaborasi guna menghadapi berbagai isu strategis, sehingga pembangunan bisa dirasakan langsung oleh masyarakat.
“Secara makro capaian pembangunan, antara lain persentase kemiskinan di Kabupaten Deli Serdang mengalami penurunan menjadi 3,62 persen, terendah di Provinsi Sumatera Utara. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di Kabupaten Deli Serdang sebesar 76,19 poin dan pertumbuhan ekonomi Kabupaten Deli Serdang pada tahun 2022 mengalami pertumbuhan positif sebesar 4,70 persen,” kata H Timur Tumanggor saat memimpin apel gabungan di Halaman Kantor Bupati Deli Serdang, Senin (20/3/23).
Baca Juga:Kota Tebing Tinggi Terpilih Jadi Pilot Project Tata Kelola Jalan Daerah
Dijelaskan Timur Tumanggor, capaian tersebut mengindikasikan pembangunan yang dilakukan selama ini telah sesuai dengan arah pembangunan yang direncanakan sebelumnya.
“Meski demikian, kita tetap perlu memberi perhatian dan upaya percepatan pada beberapa sektor guna memastikan target-target yang tercantum di dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Deli Serdang bisa diraih,” paparnya.
Kata dia, pada Rabu, 8 Maret 2023 lalu, Pemkab Deli Serdang telah menyerahkan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) TA 2022 ke Badan Pengawas Keuangan (BPK) RI Perwakilan Provinsi Sumatera Utara.
Laporan itu merupakan bentuk pertanggungjawaban kepala daerah atas amanah yang diberikan dalam pelaksanaan APBD setiap tahunnya.
Sedangkan pelaksanaan pemeriksaan berlangsung dari tanggal 13 Maret 2023, selama 30 hari ke depan. Untuk itu, ia menekankan kepada seluruh perangkat daerah bisa menyajikan laporan dengan baik, akuntabel dan kooperatif. Sehingga, Kabupaten Deli Serdang bisa kembali mendapat opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP).
Karenanya, tambah Timur, penguatan pengawasan oleh Inspektorat harus memiliki dampak terhadap perbaikan tata kelola pemerintah daerah, Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), pelayanan publik dan keuangan desa.
“Kondisi ini perlu kita tanamkan. Tanpa didukung percepatan penerimaan pendapatan, maka perlambatan pelaksanaan program kerja akan berdampak pada pembangunan. Untuk itu, sinergi dan kolaborasi dari seluruh perangkat daerah masih perlu dilakukan,” tegas sekda.
Baca Juga:Wujudkan Pemerintahan Profesional, Pemkab Pakpak Bharat Gelar Bimtek Manajemen Risiko
Kepada para pimpinan OPD, ia meminta untuk saling bersinergi menggali potensi komoditas produk unggulan daerah, pengembangan desa wisata, Desa Cerdas (Desa Digital) yang terintegrasi dengan pembangunan infrastruktur ke sentra-sentra ekonomi.
Kemudian penurunan stunting, menjaga agar tidak terjadi inflasi di daerah, khususnya menjelang bulan Ramadhan dan Idul Fitri.
“Kerjakan pekerjaan sesuai tugas pokok dan fungsi (tupoksi) serta tanggung jawab kita sebagai pelayan masyarakat,” tandasnya.
Di sela-sela apel, Sekda menyerahkan 500 karung beras kepada 10 camat. Masing-masing camat mendapat 50 karung dari Baznas dan Korps Pegawai Republik Indonesia (Korpri) daerah itu kepada masyarakat yang membutuhkan di kecamatan masing-masing.(rinaldi/hm12)
