Batu Bara, MISTAR.ID
Bupati Batu Bara H Zahir diwakili Sekdakab Sakti Alam Siregar memberi jawaban atas pandangan umum fraksi terkait nota Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Kabupaten Batu Bara tahun 2021, pada Rapat Paripurna LKPD di Ruang Paripurna DPRD Batu Bara, Selasa (7/6/22) petang.
Menjawab pandangan fraksi Partai Golkar dijelaskan gambaran umum terhadap laporan penambahan saldo anggaran lebih, neraca, laporan operasional, laporan arus kas, dan laporan perubahan ekuitas secara rinci dijelaskan pada catatan atas LKPD yang telah di audit oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).
Diungkapkan Sakti Alam, defisit belanja pada APBD tahun anggaran 2021 lebih besar dari pendapatan. Namun dapat ditutupi dari pendapatan pembiayaan yang bersumber dari Silpa tahun 2020 dan pinjaman daerah.
Baca Juga:Saat Pembahasan LKPj, Pansus Minta Silpa TA 2021 Digunakan untuk Pilpanag Simalungun
“Nilai Silpa cukup besar disebabkan oleh realisasi pendapatan yang melampaui target terutama pada penerimaan pendapatan pajak daerah sebesar 123,43%, dan adanya pembayaran terhadap piutang PPJ PT Inalum sebesar Rp65.796.346.616,00 dan terdapat belanja modal tanah yang terealisasi sebesar 30,02%,” sebutnya.
Hal ini karena adanya proses negosiasi Pemerintah Kabupaten Batu Dara dengan PT Socfindo, sehingga harga tanah tersebut jauh lebih rendah dari yang dianggarkan dan tanah tersebut sudah menjadi milik Pemerintah Kabupaten Batu Bara, sehingga terdapat sisa belanja yang mempengaruhi besaran Silpa.
Menjawab pandangan fraksi PDI-P, Sakti Alam berjanji akan berupaya meningkatkan komitmen terhadap kualitas pelayanan dan pembangunan di Kabupaten Batu Bara.
Baca Juga:Bupati Simalungun Sampaikan Jawaban atas Pandangan Fraksi Terkait LKPj 2021
Menjawab pandangan fraksi Partai Gerindra, Sekdakab berjanji akan berupaya mengoptimalkan penggunaan Silpa tahun 2021 untuk membiayai program kegiatan yang bersentuhan dengan rakyat, dan bersifat mendasar.
Atas pandangan fraksi PPP, Sekdakab menyebut pengoptimalan serapan anggaran akan diupayakan semaksimal mungkin.
“Dinas PUPR akan berupaya meningkatkan kinerja khusus penanganan banjir dan pemecahan solusinya. Dinas sosial akan berupaya lebih selektif dalam pelaksanaan verifikasi dan validasi DTKS,” jelasnya.
Kemudian atas pandangan fraksi Partai Nasdem, Sekda Sakti Alam menjelaskan terkait pembangunan bidang pariwisata untuk meningkatkan pendapatan bagi daerah, Pemerintah Kabupaten Batu Bara akan berupaya maksimal dan menjalin kerjasama dengan elemen terkait.
Baca Juga:Bupati Simalungun Sampaikan Nota Pengantar LKPj Tahun 2021 dan 4 Ranperda
“Jajaran Pemerintah Kabupaten Batu Bara akan berupaya lebih kreatif dan inovatif untuk memaksimalkan pengelolaan anggaran dan sumber daya yang ada, guna memberikan pelayanan yang maksimal kepada masyarakat Kabupaten Batu Bara,” terangnya.
Atas pandangan fraksi Partai Demokrat untuk menetapkan rencana strategis terkait peningkatan PAD, Sakti menyebut, Pemerintah Kabupaten Batu Bara akan mengoptimalkan potensi penerimaan pajak daerah.
Atas pandangan fraksi Nurani Karya Bangsa, Sakti mengatakan, Pemerintah Kabupaten Batu Bara akan berupaya untuk terus dapat meningkatkan pelayanan penyajian pengukuran aset tetap, gedung bangunan, jalan dan irigasi dan meningkatkan kualitas inovasi keuangan digital.
Baca Juga:Pansus DPRD Sampaikan Hasil Pembahasan LKPJ Bupati Asahan
Pada kesempatan tersebut, Sekdakab Sakti Alam juga menyampaikan bahwa Pemerintah Kabupaten Batu Bara akan lebih mengoptimalkan sumber pendapatan daerah, utamanya yang bersumber dari pendapatan asli daerah yang mana telah dilakukan penelusuran dan melakukan penagihan PBB yang di mulai dari ASN hingga masyarakat atas piutang PBB tahun-tahun sebelumnya.
“Sedangkan untuk tindak lanjut LHP Badan Pemeriksa Keuangan, Inspektorat Kabupaten Batu Bara telah menindaklanjuti langsung ke objek yang menjadi temuan dan melaporkan hasilnya ke Badan Pemeriksa Keuangan RIÂ perwakilan Provinsi Sumatera Utara setiap bulannya,” tutur Sekdakab Sakti Alam Siregar.(ebson/hm10)
