Labusel, MISTAR.ID
Sekretaris Daerah (Sekda) Labuhanbatu Selatan (Labusel) H. Heri Wahyudi M, S.STP, M.AP hadiri acara Sosialisasi Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional (PSN) pada PTPN Group di Hotel Santika Premiere Dyandra Medan, Jumat (26/4/24)
Hadir pada acara tersebut, Pj Gubernur Sumatera Utara Hasanuddin, Plh Direktur Jenderal Bina Keuangan Daerah, Kemendagri, Horas Maurits Panjaitan, Gubernur Riau, Jambi, Sumatera Barat, dan Aceh, dan 37 Kabupaten/Kota serta seluruh jajaran direksi PTPN serta unsur Forkopimda Sumut.
Pada saat sesi tanya-jawab Sekda Heri Wahyudi menyampaikan bahwa luas Kab. Labusel 15 % merupakan areal perkebunan PTPN. Bahwa program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) adalah salah satu proyek strategis Nasional dimana masyarakat yang merupakan lapisan paling bawah juga dikenakan BPHTB sebesar 5 % untuk kegiatan PTSL-nya, sesuai instruksi Presiden RI soal pajak BPHTB harus jelas dan tegas (Lex Certa- Lex Stricta).
Baca juga:Â Pansus DPRD soal Hasil Pembahasan LKPJ 2023, Bupati Labusel: Terima Kasih
Sekda mempertanyakan mengapa PTPN yang merupakan BUMN terbesar di Indonesia yang program hilirisasi perkebunan kelapa sawit malah meminta relaksasi BPHTB sampai dengan 0 %, sehingga Kabupaten Labusel kehilangan Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang sangat dibutuhkan untuk pembangunan Labusel.
Sekda juga mempertanyakan perihal aturan yang sudah ada mulai dari undang undang, Peraturan Pemerintah sera Peraturan Daerah Kabupaten Labusel terkait dengan pemungutan pajak BPHTB bisa dikesampingkan dengan adanya surat edaran dari mendagri.
Untuk kemajuan pembangunan dan menaikan PAD Labusel Sekda akan menindaklanjuti ke kemendagri terkait persoalan ini.
Pada kegiatan tersebut Sekda didampingi Kaban Pendapat Daerah Hasan Harahap, Kaban Bappedalitbang Kamaluddin, Kaban BKAD Imron Rohsadi, Kabag Hukum, Kabag Tapem, Kabag Pembangunan dan Kabag Ekonomi. (oel/hm17)
