Dairi, MISTAR.ID

Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Khusus Sekretariat Dewan Dairi telah diserahkan kepada Kejaksaan Tinggi (Kejati) Sumatra Utara (Sumut). LHP ini dilakukan terkait dugaan korupsi Belanja Rumah Tangga (BRT) Tahun Anggaran 2022-2024.

Menanggapi masalah ini, Inspektorat Dairi mengatakan telah menyerahkan LHP Khusus tersebut sejak April 2025.

“Tidak salah jika ada LHP Khusus atas permintaan Kejati Sumut. Berkas LHP Khusus telah diserahkan pada April tahun lalu,” ujar perwakilan Inspektorat Dairi yang tidak ingin disebutkan namanya, Jumat (6/3/2026).

Masalah ini berdasarkan laporan masyarakat ke Kejati Sumut mengenai dugaan korupsi Ketua DPRD Dairi Sabam Sibarani diduga melakukan penyimpangan dan pemalsuan surat pertanggungjawaban (SPJ) beberapa kegiatan.

Beberapa SPJ yang fiktif adalah:

1. Belanja Tunjangan Komunikasi Pimpinan dan Anggota DPRD Tahun 2022 sampai 2024
2. Belanja Tunjangan Perumahan DPRD 2022 – 2024 dengan anggaran Rp2.584.200.000
3. Belanja Tunjangan Transportasi DPRD 2022 – 2024 dengan anggaran Rp6.498.000.000
4. Belanja Jasa Tenaga Pelayanan Umum 2022 – 2024 dengan anggaran Rp1.013.200.000
5. Belanja NATURA tahun 2022 – 2024
6. Belanja BIMTEK tahun 2022 – 2024
7. Belanja perjalanan dinas tahun 2022 – 2024

Diberitakan sebelumnya, Sabam Sibarani yang juga menjabat Ketua DPD II Partai Golkar Dairi dikabarkan sedang menjalani pemeriksaan terkait dugaan korupsi Belanja Rumah Tangga (BRT) tahun anggaran 2022-2024 di Kejati Sumut.

Kepala Seksi Intelijen Kejari Dairi, Gerry Anderson Gultom, menyatakan belum ada pemeriksaan yang dilakukan di Kejari Dairi dan pihaknya tidak memiliki informasi terkait pemanggilan tersebut.

"Mohon maaf, Kejari Dairi tidak berwenang memberikan informasi terkait itu. Harus langsung dari Kejati. Dan kami sendiri juga tidak mengetahui terkait pemanggilan itu. Jadi belum ada pemeriksaan dilakukan Kejari Dairi," kata Gerry. (hm20)