Tebing Tinggi,MISTAR.ID (6/7/2026)-Sekretaris Daerah Kota (Sekdako) Tebing Tinggi, Erwin Suheri Damanik berharap sinergi antara Pemerintah Kota Tebing Tinggi dengan DPRD Provinsi Sumatera Utara (Provsu)terus diperkuat, sehingga berbagai kebutuhan pembangunan daerah dapat memperoleh perhatian melalui dukungan anggaran provinsi.

Hal ini, disampaikan Erwin disela-sela kunjungan kerja (kunker) Anggota DPRD Provinsi Sumatera Utara Daerah Pemilihan (Dapil) Sumut IV di Ruang Mawar, Lantai III Gedung Balai Kota Tebing Tinggi, Senin (6/7/2026).

Pertemuan ini menjadi forum koordinasi penting untuk mengevaluasi pemanfaatan APBD Provinsi Sumut Tahun Anggaran 2025, sekaligus membahas peluang peningkatan alokasi dukungan anggaran bagi Kota Tebing Tinggi ke depan.

Dijelaskan Erwin, Berdasarkan evaluasi Pemko Tebing Tinggi, Sekdako memaparkan bahwa dukungan APBD Provinsi Sumut pada tahun 2025 masih sangat terbatas.

Tercatat baru dua organisasi perangkat daerah (OPD) yang mendapatkan dukungan APBD Provinsi Sumut, yakni Dinas Sosial serta Dinas Ketenagakerjaan.

Sementara itu, sejumlah OPD vital lainnya seperti Dinas PUPR, Dinas Lingkungan Hidup, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, Dinas Kesehatan, DPMPTSP, hingga Badan Kesbangpol belum memperoleh alokasi anggaran dari provinsi.

"Untuk bantuan dukungan APBD yang diberikan kepada Dinas Sosial berupa program Usaha Ekonomi Produktif (UEP) untuk 34 penerima manfaat yang terdata dalam Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN). Bantuan tersebut meliputi peralatan usaha pembuatan kue, menjahit, dan pangkas rambut. Sedangkan kepada Dinas Ketenagakerjaan, Pemprov Sumut mengalokasikan bantuan pembayaran iuran jaminan sosial ketenagakerjaan bagi 201 pekerja rentan," ujarnya.

"Harapan kami, dukungan dari pemerintah provinsi dapat terus ditingkatkan pada tahun-tahun mendatang, baik melalui penambahan kuota penerima manfaat maupun perluasan program. Kami berharap ada perluasan jenis pelatihan yang disesuaikan dengan kebutuhan dunia industri saat ini. Pelatihan berbasis sektor energi, pertambangan, hingga pengembangan UMKM sangat dibutuhkan untuk membuka peluang kerja yang lebih besar bagi masyarakat Tebing Tinggi," sambungnya.

Dia menambahkan, selain fokus pada pengembangan SDM, Potret kondisi fiskal Kota Tebing Tinggi yang saat ini masih memiliki keterbatasan anggaran. Oleh karena itu, intervensi dan dukungan dari Pemerintah Provinsi Sumatera Utara dinilai sangat penting.

"Dengan keterbatasan fiskal yang ada, kami sangat membutuhkan dukungan Pemprov Sumut, terutama dalam pembangunan infrastruktur, peningkatan kesejahteraan masyarakat, perlindungan bagi pekerja rentan, serta penguatan kapasitas ekonomi daerah secara menyeluruh," pungkasnya.

Sementara itu, Ketua Tim Kunjungan Kerja DPRD Sumut Dapil IV, Sugiatik, menjelaskan bahwa kunker ini merupakan bagian dari fungsi pengawasan legislatif terhadap realisasi APBD Provinsi di daerah.

DPRD ingin memastikan seluruh program yang dibiayai provinsi benar-benar berjalan optimal dan dirasakan langsung manfaatnya oleh masyarakat.

Dalam kesempatan itu, Sugiatik juga menyoroti masih rendahnya serapan anggaran pada sejumlah program, termasuk pengembangan UMKM, sehingga perlu dilakukan evaluasi bersama agar alokasi anggaran dapat dimanfaatkan secara optimal.

"Perlu ada evaluasi bersama agar alokasi anggaran yang ada dapat dimanfaatkan secara optimal. Kami juga mendorong kolaborasi yang lebih erat agar usulan-usulan pembangunan dari Pemko Tebing Tinggi bisa diperjuangkan secara maksimal dalam pembahasan anggaran provinsi mendatang," tegas Sugiatik.(*)