Hak Relawan SPPG Sibolga Hilir Sempat Tersendat, Yayasan Turun Tangan Bayar dari Dana Internal

Sejumlah Relawan SPPG di Sibolga Ilir saat melakukan aksi penyampaian pendapat terkait keterlambatan pembayaran hak mereka (foto:syaiful/mistar)
SIBOLGA, MISTAR.ID – Keterlambatan pembayaran hak relawan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) Sibolga Hilir, Kecamatan Sibolga Utara, Kota Sibolga, sempat memicu aksi penyampaian pendapat pada Sabtu (17/10/2026). Menanggapi persoalan tersebut, Yayasan Arsha Imani Mandiri selaku mitra SPPG menyatakan telah melunasi hak para relawan menggunakan dana internal.
Ketua Yayasan Arsha Imani Mandiri, Mukhlis Benny Putra, mengatakan langkah tersebut diambil sebagai bentuk tanggung jawab yayasan terhadap kesejahteraan relawan, meski pencairan anggaran operasional dari Badan Gizi Nasional (BGN) Pusat masih tertunda.
Menurut Mukhlis, pihak yayasan memilih menalangi pembayaran terlebih dahulu agar keterlambatan pencairan anggaran tidak terus berdampak pada hak para relawan.
Pencairan Dana BGN Tertunda, Operasional Dapur Sempat Berhenti
Mukhlis menjelaskan, penghentian sementara operasional dapur SPPG yang berlangsung hampir sepekan dipicu kendala administrasi pencairan anggaran di tingkat pusat.
Kondisi tersebut turut menyebabkan pembayaran hak relawan sempat tersendat. Namun, pihak yayasan kemudian mengambil langkah untuk menyelesaikan kewajiban finansial tersebut melalui dana internal.
“Dana dari BGN Pusat memang belum cair, sehingga operasional dapur dihentikan sementara dan pembayaran gaji sempat tersendat. Namun, kami dari yayasan mengambil inisiatif untuk menalangi terlebih dahulu hak-hak saudara relawan,” kata Mukhlis saat dikonfirmasi Mistar, Sabtu (17/10/2026) malam.
Yayasan Tegaskan Komitmen terhadap Hak Relawan
Mukhlis menegaskan, yayasan tetap berkomitmen memenuhi kewajibannya kepada para relawan meskipun menghadapi kendala pencairan anggaran operasional.
Ia menyebut pihaknya berupaya memastikan persoalan administratif tersebut tidak membuat relawan menanggung dampak berkepanjangan, terutama terkait pembayaran hak mereka.
“Sebaliknya, malah kita (pihak yayasan) pasang badan demi memastikan para relawan tidak dirugikan oleh kendala di BGN Pusat,” tegasnya.
Mukhlis Soroti Dugaan Upaya Memperkeruh Situasi
Di sisi lain, Mukhlis menilai situasi akibat penghentian sementara operasional dapur berpotensi dimanfaatkan oleh oknum yang tidak bertanggung jawab untuk memperkeruh keadaan.
Ia menyatakan pihak yayasan berupaya menyelesaikan persoalan operasional tersebut secara kondusif dan profesional, sembari memastikan kewajiban terhadap relawan tetap dipenuhi.
Dengan pelunasan hak relawan melalui dana internal, yayasan menyatakan telah mengambil langkah untuk menangani dampak keterlambatan pencairan anggaran. Sementara itu, kelancaran operasional SPPG tetap berkaitan dengan penyelesaian kendala administrasi dan pencairan dana dari BGN Pusat. (hm27)













































