Medan, MISTAR.ID - Ketua Komisi D DPRD Sumatera Utara (Sumut), Timbul Jaya Hamonangan Sibarani, menyoroti pelaksanaan proyek infrastruktur 2026 yang dinilai belum berjalan maksimal. Komisi D berencana memanggil mitra kerja terkait dan meninjau langsung ke lapangan untuk mengevaluasi perkembangan pekerjaan.

Timbul mengatakan, pihaknya akan mengundang seluruh mitra kerja Komisi D guna membahas progres proyek sekaligus mengidentifikasi kendala yang menghambat percepatan pembangunan.

“Kami belum melihat kegiatan-kegiatan ini dilaksanakan secara maksimal oleh pihak ketiga. Oleh karena itu, kami akan mengundang seluruh mitra kerja Komisi D untuk mendorong mereka mempercepat pekerjaan tersebut. Kami akan terus memantau dan mengawasi perkembangannya guna memastikan kesesuaian dengan target proyek,” ujarnya kepada wartawan, Rabu (14/10/2026).

Politisi Golkar tersebut menjelaskan, pengawasan tidak hanya dilakukan melalui laporan administratif, tetapi juga dengan peninjauan langsung ke lokasi proyek. Langkah itu diperlukan untuk mengetahui kondisi pekerjaan serta mengidentifikasi hambatan yang dihadapi pelaksana di lapangan.

“Kami perlu mengidentifikasi proyek mana yang kinerjanya kurang memadai serta memahami kendala yang dihadapi di lapangan. Oleh karena itu, kami akan melakukan peninjauan langsung ke lokasi dan memantau perkembangan proyek-proyek tersebut secara berkelanjutan,” katanya.

Ia menegaskan, Komisi D akan terlebih dahulu meminta penjelasan dari instansi pemerintah daerah terkait untuk mengetahui penyebab pekerjaan yang belum berjalan optimal. Kendala tersebut dapat berupa persoalan teknis, kondisi lapangan, maupun faktor lain yang membutuhkan penyelesaian bersama.

Menurut Timbul, pemerintah daerah dan pihak pelaksana harus segera mencari solusi apabila ditemukan hambatan. Namun, jika pelaksanaan proyek tidak sesuai dengan komitmen dan jadwal yang telah ditetapkan, persoalan tersebut perlu ditangani secara serius.

“Kami akan memantau secara ketat laju penyerapan anggaran, mengingat realisasi belanja yang kurang optimal dapat berdampak pada pelaksanaan proyek pembangunan,” ucapnya.

Ia juga meminta seluruh mitra kerja, termasuk Dinas Sumber Daya Air dan instansi terkait lainnya, mengevaluasi pelaksanaan kegiatan masing-masing agar proyek yang telah dianggarkan dapat berjalan optimal.

Timbul berharap pengawasan dan evaluasi tersebut dapat mempercepat pembangunan infrastruktur serta memastikan anggaran daerah dimanfaatkan secara efektif, tepat sasaran, dan sesuai ketentuan yang berlaku. (*)