Samosir, MISTAR.ID
Sebanyak 290 KK masyarakat Kabupaten Samosir berpenghasilan rendah (MBR) menerima Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS).
Bantuan diserahkan Bupati Samosir bersama anggota DPR RI Komisi V Jhonni Allen Marbun di Kantor Camat Pangururan, Jumat (10/6/22).
Bantuan BSPS tersebar dalam 5 kecamatan. Untuk Kecamatan Pangururan (Desa Parhorasan) 30 unit), Kecamatan Ronggur Nihuta (Desa Salaon Toba 15 unit, dan Salaon Tonga-tonga 15 unit), Kecamatan Palipi (Desa Huta Dame) 23 unit diserahkan di Kantor Camat Pangururan.
Dan untuk Kecamatan Harian (Desa Siparmahan 14 Unit, Hariara Pohan 14 unit, Sampur Toba 16 unit) dan Kecamatan Sitio-tio (Desa Tamba Dolok 32 unit, Janji Raja 34 unit, Sabulan 22 unit, dan Holbung 27 unit) diserahkan di Kantor Camat Sitio-tio oleh Asisten Administrasi Umum Waston Simbolon.
Baca Juga:Mantan Bupati Samosir Rapidin Akui Setujui Pencairan Dana Tak Terduga Penanganan Covid-19 Rp1,8 M
Dari 290 unit BSPS, 246 sudah di SK PPK dan 44 dalam tahap kelengkapan administrasi. Turut hadir, Kepala Balai Pelaksana Penyedia Perumahan Sumatera II diwakili PPK Rumah Swadaya Propsu Iryanto Sirait, Kepala Cabang Bank Mandiri Pangururan, Camat Pangururan, dan Sekcam Ronggur Nihuta.
Bantuan BSPS merupakan aspirasi anggota DPR RI dan usulan yang diajukan Bupati Samosir untuk tahun 2022.
BSPS senilai Rp20.000.000 per unit, dengan rincian Rp17.500.000 untuk belanja bahan dan Rp2.500.000 untuk upah tukang, dan langsung dikirim ke rekening penerima melalui buku tabungan Bank Mandiri.
Bupati Samosir Vandiko T Gultom menyampaikan, bantuan BSPS bersumber dari APBN melalui Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, dan merupakan aspirasi yang dibawa anggota Komisi V DPR RI Jhonni Allen Marbun untuk Kabupaten Samosir.
Baca Juga:Hibahkan Lahan ke Pemkab, Bupati Samosir Sampaikan Penghargaan Pada Pimpinan KSP Makmur Mandiri
“Terima kasih untuk segala bantuan dan perhatian buat masyarakat Kabupaten Samosir,” kata Vandiko T Gultom kepada Jhonni Allen Marbun, dengan harapan peningkatan jumlah penerima untuk tahun berikutnya.
Pemkab Samosir terus berupaya dan menjalin komunikasi dengan pemerintah pusat dan anggota DPR RI untuk mendapatkan bantuan tersebut.
Pembangunan perumahan dan permukiman harus didukung oleh kebijakan strategi dan program yang komprehensif dan terpadu, guna pemenuhan hak dasar rakyat untuk memiliki lingkungan perumahan yang sehat, serasi, harmonis, aman dan nyaman.
Menurut Bupati Samosir, bantuan ini sangat penting untuk Kabupaten Samosir, yang mana Kabupaten Samosir merupakan salah satu lokus stunting.
Baca Juga:DPRD Sarankan Bupati Samosir Tempati Rumah Dinas
Sementara, anggota Komisi V DPR RI Jhonni Allen Marbun menekankan, agar pengawasan di lapangan betul-betul dijalankan, terutama pengawasan harga material bangunan.
“Harga material bangunan harus normal, jangan di atas harga biasa. Jika pengusaha yang dihunjuk menaikkan harga yang tidak normal, segera diganti,” tegas Jhonni Allen Marbun.
Untuk tahun 2023, Jhonni Allen Marbun mengatakan, akan menambah kuota untuk Kabupaten Samosir.
“Tahun depan akan kita tambah kuota 1000-an unit untuk Kabupaten Samosir,” sebutnya.(sawangin/hm10)
