Sumut, MISTAR.ID

Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI Perwakilan Sumatera Utara (Sumut) memeriksa Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun 2024 lima daerah di Sumatera Utara, Senin (14/4/2025).

Di Tapanuli Tengah (Tapteng), Wakil Bupati (Wabup) Mahmud Efendi menyatakan komitmennya mendukung penuh proses pemeriksaan terinci atas LKPD Tahun 2024 oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).

“Kami siap berkoordinasi dengan BPK untuk memastikan transparansi dan akuntabilitas keuangan daerah,” ujarnya usai mengikuti rapat Entry Meeting serentak secara virtual bersama BPK Perwakilan Sumatera Utara.

Kepala BPK Sumut, Paula Hendri Simatupang, menjelaskan bahwa pemeriksaan bertujuan menilai kepatuhan terhadap regulasi, efektivitas sistem pengendalian internal, dan kesesuaian laporan keuangan dengan prinsip akuntansi serta Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP).

“Pemeriksaan akan dilakukan secara profesional dan independen. Kami harap seluruh perangkat daerah kooperatif dalam memberikan data yang dibutuhkan,” katanya.

Sergai

Pemkab Sergai menyatakan dukungan penuh terhadap pemeriksaan terinci atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun Anggaran 2024 oleh BPK RI. Komitmen ini ditunjukkan melalui partisipasi dalam entry meeting virtual serentak se-Sumatera Utara.

Bupati Sergai H Darma Wijaya bersama Wabup H Adlin Umar Yusri Tambunan mengikuti kegiatan dari Ruang Kerja Bupati. Bupati menekankan agar seluruh OPD kooperatif dan cepat dalam memenuhi permintaan data.

“Laporan keuangan bukan hanya kewajiban administratif, tapi bagian penting dari tata kelola pemerintahan yang baik,” ujarnya.

Wabup Adlin menambahkan, pemeriksaan ini adalah evaluasi penting dan seluruh jajaran harus terbuka serta kolaboratif. Ia juga menegaskan upaya mempertahankan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) yang telah diraih enam kali berturut-turut.

Tim BPK RI menyerahkan surat tugas secara resmi kepada Wali Kota Sibolga, Akhmad Syukri Nazry Penarik, didampingi wakilnya, Pantas Maruba Lumban Tobing. (f: ist/mistar)

Sibolga

BPK RI Perwakilan Provinsi Sumatera Utara akan melaksanakan audit keuangan terhadap Pemerintah Kota (Pemko) Sibolga selama 30 hari ke depan.

Ketua Tim BPK, Yogie Satria Yudha, menyampaikan bahwa audit bertujuan memastikan akuntabilitas dan transparansi pengelolaan keuangan daerah. “Kami harap kerja sama dari seluruh jajaran Pemko agar pemeriksaan berjalan lancar dan sesuai ketentuan,” ujarnya saat menyerahkan surat tugas kepada Wali Kota Sibolga, Akhmad Syukri Nazry Penarik, Senin (14/4/2025).

Yogie juga menekankan pentingnya ketepatan waktu dalam penyampaian data. “Pembaruan data yang tepat waktu akan mempermudah proses audit,” jelasnya.

Wali Kota Akhmad Syukri menyambut baik pemeriksaan ini dan menegaskan kesiapan Pemko mendukung penuh prosesnya. “Kami siap bekerja sama dan memastikan seluruh OPD kooperatif,” ucapnya.

Menurutnya, audit ini penting untuk meningkatkan kualitas laporan keuangan dan pelayanan publik. “Semoga tata kelola keuangan daerah makin baik ke depannya,” harapnya.

Sejumlah Kepala OPD Pemko Binjai mengikuti zoom meeting pelaksanaan pemeriksaan LKPD tahun 2024. (f:ist/mistar)

Binjai

Sementara di Binjai, Sekda Irwansyah Nasution, mewakili Wali Kota Binjai Amir Hamzah, mengikuti entry meeting pemeriksaan LKPD Tahun Anggaran 2024 oleh BPK RI Perwakilan Sumatera Utara, Senin (14/4/2025).

Kepala BPK RI Perwakilan Sumut, Paula Henry Simatupang, menyampaikan bahwa audit dilakukan berdasarkan prinsip akurasi, transparansi, dan akuntabilitas. Pemeriksaan ini bertujuan memberikan opini atas kewajaran laporan keuangan sesuai Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP), kepatuhan terhadap regulasi, serta efektivitas pengendalian internal.

Ia berharap pemerintah daerah menindaklanjuti rekomendasi hasil pemeriksaan sebagai langkah perbaikan berkelanjutan dan menjunjung nilai-nilai dasar BPK meliputi integritas, independensi, dan profesionalisme.

Batu Bara

Pemkab Batu Bara juga mengikuti entry meeting pemeriksaan terinci atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun Anggaran 2024 yang digelar Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI Perwakilan Sumatera Utara secara virtual, Senin (14/4/2025).

BPK menyampaikan bahwa pemeriksaan ini bertujuan memastikan laporan keuangan daerah disusun sesuai Standar Akuntansi Pemerintahan dan regulasi yang berlaku. Entry meeting juga dimaksudkan untuk membangun komunikasi yang efektif antara tim pemeriksa dan Pemkab Batu Bara.

Dalam pertemuan itu, BPK menjelaskan dokumen yang dibutuhkan serta sanksi jika kewajiban penyusunan LKPD tidak dipenuhi.

Kegiatan virtual ini diikuti Bupati Batu Bara Baharuddin Siagian, Wakil Bupati, Sekda, para Asisten, serta pimpinan OPD. “Pertemuan ini merupakan langkah awal sebelum pemeriksaan dilakukan, yang akan sangat menentukan keberhasilan proses audit,” ujar Bupati usai kegiatan. (ebson/bayu/feliks/damanik/hm24)