Asahan, MISTAR.ID
Pemerintah Kabupaten Asahan melakukan penandatanganan Nota Kesepakatan dan Perjanjian Kerja dengan Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI).
Kepala Dinas Komunikasi dan Informasi (Kominfo) Kabupaten Asahan Rahmad Hidayat Siregar kepada wartawan, Jumat (10/12) mengatakan, penandatanganan kesepakatan tersebut dilakukan oleh Bupati H Surya saat kunjungan kerja ke BP2MI bersama 16 pemda lainnya.
Adapun sejumlah 16 daerah yang melakukan penandatanganan Nota Kesepakatan yakni Kabupaten Asahan, Aceh Tamiang, Padang Pariaman, Agam, Mesuji, Way Kanan, Lampung Tengah, Pringsewu, Tapin, Barito Kuala, Bolaang Mongondow, Bolaang Mongondow Utara, Kabupaten Minahasa Tenggara, Kabupaten Buol, Kabupaten Grobogan, dan Kota Banjarmasin.
Baca Juga:80 Orang Pekerja Migran Indonesia Dideportasi dari Malaysia
“Kerja sama ini mencakup optimalisasi peran dari masing-masing pihak, baik BP2MI, pemerintah daerah, lembaga pendidikan, maupun lembaga kesehatan untuk mendukung pelaksanaan pelindungan pekerja migran,” kata Rahmad.
Untuk diketahui, berdasarkan data dari World Bank, ada 9 juta PMI yang saat ini tersebar di 150 negara di dunia. Namun, hanya 4,4 juta PMI yang tercatat di dalam sistem milik BP2MI dan dapat dipastikan telah berangkat secara prosedural, sehingga data mereka tercatat dengan jelas dan berada dalam pelindungan negara.
Sebanyak 90 persen dari mereka adalah korban dari penempatan kerja yang tidak resmi. Saya dapat katakan bahwa Indonesia saat ini sedang berada dalam masa darurat penempatan ilegal PMI, yang dikendalikan oleh para mafia dan sindikat.
Baca Juga:Asrama Haji Medan Bakal Digunakan untuk Karantina Pekerja Migran
Dengan kerjasama ini, Pemkab Asahan berharap kesempatan menyalurkan tenaga kerja resmi dari Indonesia khususnya dari daerah Asahan akan membuka kesempatan masyarakat mendapatkan hak yang layak dan bisa aman bekerja di luar negeri dengan gaji yang layak. (perdana/hm12)
