Abutmen Waterfront City Pangururan Retak, Hatoguan Minta Pemeriksaan Ahli
Waterfront City Pangururan. (Foto: Dokumentasi Kementerian PUPR)
Samosir, MISTAR.ID - Keretakan pada abutmen atau struktur penyangga jembatan proyek Waterfront City Pangururan, Kabupaten Samosir, menjadi sorotan tokoh masyarakat setempat, Hatoguan Sitanggang.
Ia meminta kondisi struktur tersebut diperiksa secara teknis untuk memastikan penyebab keretakan dan mengetahui apakah hal itu memengaruhi kekuatan serta stabilitas bangunan.
"Kalau abutmen sudah mengalami keretakan, tentu harus diperiksa secara teknis. Jangan dianggap persoalan biasa sebelum diketahui penyebabnya," ujar Hatoguan di Pangururan, Sabtu (14/11/2026).
Menurutnya, abutmen merupakan bagian penting konstruksi jembatan karena berfungsi menopang bangunan atas dan meneruskan beban ke fondasi. Karena itu, kualitas beton, pemasangan tulangan, dimensi struktur, hingga hubungan abutmen dengan fondasi harus sesuai gambar perencanaan dan spesifikasi teknis.
Ia menjelaskan, keretakan pada beton dapat dipengaruhi berbagai faktor, mulai dari mutu material, metode pengecoran, beban struktural, hingga kondisi tanah pendukung.
Untuk memastikan penyebabnya, Hatoguan mendorong pengujian terhadap kedalaman retakan, mutu beton, serta kondisi tulangan dan fondasi jembatan.
Ia juga mengingatkan bahwa sebelumnya pemasangan tiang pancang proyek Waterfront City Pangururan sempat menjadi sorotan karena diduga tidak sesuai standar teknis konstruksi.
"Tiang pancang, pile cap, abutmen, dan struktur atas merupakan satu kesatuan sistem konstruksi. Seluruhnya harus terhubung sesuai perencanaan teknis," katanya.
Selain persoalan konstruksi, Hatoguan turut menyoroti proses hukum proyek Waterfront City Pangururan yang sebelumnya berujung pada putusan bebas terhadap terdakwa.
"Aneh juga, terdakwa dalam kasus proyek Waterfront City justru divonis bebas. Sekarang muncul lagi persoalan pada kondisi fisik bangunannya," ujarnya.
Meski demikian, ia menegaskan putusan bebas tersebut harus dihormati sebagai keputusan lembaga peradilan. Namun, menurutnya, persoalan hukum dan kualitas fisik bangunan merupakan dua hal berbeda yang tetap membutuhkan kejelasan dan pertanggungjawaban.
Hatoguan meminta Kejaksaan Negeri Samosir mengkaji kembali penanganan perkara proyek tersebut dengan memperhatikan fakta persidangan, putusan pengadilan, serta temuan keretakan pada abutmen jembatan.
Ia juga mendorong kejaksaan menghadirkan ahli konstruksi independen untuk memeriksa kondisi fisik bangunan, termasuk menguji mutu beton, memeriksa tulangan, serta mengevaluasi kekuatan struktur dan fondasi.
"Jangan hanya melihat persoalan ini dari sisi administrasi dan dokumen kontrak. Kondisi fisik bangunan juga harus diuji oleh ahli konstruksi," tegasnya.
Menurut Hatoguan, hasil pemeriksaan teknis dapat menjadi bahan evaluasi dalam mengkaji kembali perkara tersebut, sepanjang ditemukan bukti atau fakta baru yang relevan secara hukum.
"Setidaknya Kejaksaan Negeri Samosir menjadikan fakta lapangan sebagai bahan kajian. Jika ditemukan bukti baru yang memenuhi ketentuan hukum, tentu bisa ditindaklanjuti sesuai mekanisme yang berlaku," katanya.
Ia menegaskan, dorongan tersebut bukan untuk mengintervensi putusan pengadilan, melainkan meminta transparansi dan pertanggungjawaban atas kualitas pembangunan infrastruktur yang menggunakan uang negara. (hm25)