Taput, MISTAR.ID
Puluhan tahun, banyak yang beranggapan hanya omong kosong berharap ada sekolah setingkat SMA di Desa Rahut Bosi, Kecamatan Pangaribuan, Kabupaten Tapanuli Utara.
Ternyata, hal itu menjadi kenyataan tahun depan. Sekitar 200-an siswa lulusan kelas 3 SMP yang ada di pedalaman Taput itu, niscaya tidak lagi harus lanjut sekolah ke kota lain.
“Saya memahami betul, pendirian SMA ini tidak gampang. Puji syukur, Pemprovsu akan segera membangun, sertifikatnya juga telah terbit di atas lahan 12.100 meter persegi,” kata Ketua DPRD Taput Arifin Rudi Nababan saat mengabarkan kepada warga setempat, akan segera dibangun SMAN di sana.
Baca Juga:SMA Baru Akan Dibangun di Wilayah Terpencil Pangaribuan Taput
Di atas kursi plastik di perladangan Pagaran, lahan bakal lokasi sekolah, Arifin Rudi duduk. Ia bersama kepala desa dan sejumlah warga Rahut Bosi, yang tak sabar menunggu lanjutan ceritanya.
Ya, Senin (15/11/22) petang itu, agenda rutin seorang wakil rakyat tengah berlangsung. Yakni, memperjuangkan program pembangunan daerah pemilihannya, sekaligus mendampingi tim konsultan rancang bangun dari Dinas Pendidikan Sumut di titik pembangunan USB SMA Rahut Bosi.
Mendambakan hadirnya SMA adalah jalan panjang berliku masyarakat 10 desa di kawasan itu. Sekian lama, lulusan SMP 2, 4, dan 5 di Pangaribuan, bila ingin lanjut sekolah harus mendaftar ke SMA di Tarutung yang merupakan ibukota Kabupaten Tapanuli Utara dan SMK Siatas Barita.
Baca Juga:Warga Desak Pendirian Sekolah Baru di Pangaribuan Taput
Jarak Pangaribuan-Tarutung dan Siatas Barita lebih 40 kilometer dengan waktu tempuh kendaraan bermotor sekira satu jam.
Sekilas potret kawasan, selain Rahut Bosi, masih ada 25 desa lain di Kecamatan Pangaribuan. Pilihan SMA di Tarutung adalah yang terdekat. Tak sedikit warga Pangaribuan, terpaksa mengirimkan anak mereka sekolah lebih jauh lagi ke kota tetangga, seperti Siborongborong, Balige, bahkan Medan.
Suatu hari, Gubernur Sumatera Utara berencana mendirikan sejumlah sekolah baru. Rudi berpikir, ini kesempatan yang tak mungkin dilewatkan begitu saja. Mengingat keterbatasan anggaran, butuh upaya ekstra berebut kesempatan tersebut.
Baca Juga:Arifin Rudi Nababan Resmi Diajukan Menjadi Ketua DPRD Taput
Rudi mulai melakukan berbagai cara, mulai dari mendorong mitra kerja di Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) melakukan kajian dan analisa kebutuhan sekolah baru di Pangaribuan, hingga turun langsung mengupayakan ketersediaan lahan.
Sepanjang tahun, hari-hari Rudi sarat akan diskusi. Tak bosan-bosan ia melobi pejabat di Dinas Pendidikan setempat, maupun mengumpulkan para pemangku kepentingan di kecamatan-kecamatan.
Hari-hari itulah ia kerap harus bijak menyikapi pandangan pesimis banyak orang yang meragukan ketersediaan lahan, sebagai syarat mutlak untuk perluasan dan pengembangan pembangunan sekolah.
Baca Juga:Rudi Nababan Dilantik Jadi Ketua DPRD Taput
Sempat pula terjadi salah paham dengan ratusan kepala keluarga keturunan 16 ompu (nenek moyang) pemilik lahan desa. Belum lagi, lahan yang diperjuangkan untuk membangun sekolah sebenarnya masih produktif ditanami palawija.
Menghadapi persoalan ini, Rudi selalu mengedepankan langkah persuasif. Tak jarang, ia mengunjungi para kepala keluarga keturunan ompu dari rumah ke rumah hingga larut malam. Saat bersamaan, persiapan berkas mulai dilakukan, terutama terkait nama-nama yang akan menghibahkan tanahnya ke pemerintah.
“Datanya tidak boleh salah, terpaksa harus kita ketik hingga tengah malam, mencocokkan dengan KTP dan Kartu Keluarga,” kenang Rudi.
Baca Juga:Bupati Taput Pimpin Upacara Hari Pahlawan
Tak hanya di tingkat kabupaten, para pejabat di provinsi dan Jakarta pun dilobi. Antara lain Tuani Lumbantobing, anggota DRPD Sumatera Utara dari Fraksi PDIP. Saat yang bersangkutan reses ke daerah, Rudi membujuk kolega separtainya itu agar mau memperjuangkan proposalnya di tingkat provinsi.
Selanjutnya, Rudi juga intensif berdiskusi dengan ketua partainya di DPC PDIP Tapanuli Utara, yang tak lain adalah Bupati Taput Nikson Nababan. Suatu malam, Rudi meminta Bupati Nikson menemaninya bertemu Ketua DPRD Sumatera Utara Baskami Ginting.
“Kau Rudi, ada-ada saja urusanmu. Apakah kau yakin sekolah itu akan terbangun di sana? Yah sudah, kamu ikut ke Medan,” begitu kata Bupati Nikson yang diingat Rudi.
Baca Juga:Anggota DPRD Sumut Lirik Lumban Jurjur Jadi Desa Wisata
Tidak berhenti di sana, ia lantas melakukan komunikasi dengan petinggi PDIP di Jakarta.
“Melalui ajudan, saya menghubungi Pak Sukur Nababan, Anggota DPR-RI yang merupakan Ketua DPP PDIP. Saya minta dukungan, paling tidak mengkomunikasikan dengan Ketua DPRD Sumatera Utara Baskami Ginting, yang juga kader PDIP,” ungkapnya.
Meski begitu, sempat masalah teknis di sistem penganggaran menjadi penghalang. Anggaran untuk pembangunan SMA di Rahut Bosi belum ditampung di Usulan Perubahan APBD Sumut 2022. Beruntung, di injury time, Pemprovsu akhirnya mem-floating anggarannya dengan catatan administrasi status lahan harus jelas, yakni bersertifikat.
Baca Juga:Bupati Taput Serahkan Beasiswa kepada 75 Mahasiswa Berprestasi
Bergegas, Rudi bersama sejumlah teman mengurus sertifikat ke BPN. Suatu pekerjaan yang juga tidak mudah, mengingat batas waktu penganggaran yang tinggal seminggu. Setengah memaksa, ia minta aparat BPN segera mengukur dan melakukan proses penerbitan sertifikat.
Sertifikat terbit, persyaratan terpenuhi. Kini giliran konsultan rancang bangun dari Dinas Pendidikan Sumut yang turun ke Desa Rahut Bosi untuk memetakan titik-titik lokasi pembangunan SMA yang diperkirakan menelan biaya Rp3 miliar pada tahap pertama, awal 2023. (jan piter/hm14)
