Pematangsiantar, MISTAR.ID

Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (P3A) Kota Pematangsiantar menyebut tidak mengetahui kepastian jumlah Keluarga Penerima Manfaat (KPM) Program Keluarga Harapan (PKH).

Kabid Perlindungan dan Jamsos Dinsos P3A Pematangsiantar, Sarmadan Saragih mengaku pengusulan penerima bansos dilakukan oleh tim kelurahan hingga koordinator tanpa campur tangan pihaknya dalam pengajuan pendataan menuju Kemensos melalui Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS).

"Koordinator PKH itu yang menjalankan dan yang bisa memberikan keterangan [kepada kalian]. Jadi, kalau di dinas kita nggak pernah ada laporan maupun berapa yang sudah tersalur serta kapan yang disalurkan," katanya saat ditemui di ruang kerjanya, Selasa (11/2/25).

Dalam Permensos nomor 10 tahun 2016 tentang mekanisme penggunaan data terpadu program penanganan fakir miskin, Pemda memiliki data baru sebagai data usulan daerah. Pengusulan data akan diatur dalam pedoman operasional validasi (pencocokan).

Sarmadan memperkirakan jumlah KPM PKH untuk sampai saat ini di Kota Pematangsiantar mencapai 6.484 orang. Jumlah itu, kata dia, turun dari tahun 2023 lalu.

"Iya, turun. Tapi nggak tau saya turunnya berapa," ujarnya.

Sebelumnya, Ketua Komisi I DPRD Pematangsiantar, Robin Manurung meminta Dinsos P3A melakukan updating DTKS yang dianjurkan Kemensos.

DTKS itu sendiri merupakan pangkalan data induk masyarakat yang memerlukan pelayanan kesejahteraan sosial, pemberdayaan dan penerima bansos serta potensi dan sumber kesejahteraan sosial.

"Kemarin kita bicara langsung dengan Pak Kadisnya, jumlah KPM berjumlah 23 ribuan di Pematangsiantar. Sedangkan daftar urutnya mencapai 110 ribu. Masalah data (ini) yang harus diperbaiki," ucapnya.

Politisi Partai NasDem itu mengatakan jumlah tersebut dapat menjadi temuan nantinya jika Dinsos P3A tidak menggiatkan pemutakhiran data KPM bansos. Menurutnya, data penerima perlu update dan verifikasi faktual petugas guna menghindari salah sasaran.

"Di data DTKS jangan sampai ada nama yang sudah meninggal atau penerima sudah berpindah domisili ataupun sudah kategori sejahtera, namanya masih ada atau belum dicoret. Itu yang menjadi masalah," tuturnya.

Diketahui, Sekjen Kemensos, Robben Rico menyebut kementeriannya telah berupaya agar bansos PKH lebih tepat sasaran pada triwulan kedua. Ia mengungkapkan bansos diberikan setiap tiga bulan sekali dalam satu tahun. Program bansos PKH menyasar bagi 10 juta KPH di tanah air. (jonatan/hm18)