Pematangsiantar, MISTAR.ID

Dinas Perhubungan (Dishub) Kota Pematangsiantar mencatat 205 dari total 257 juru parkir (jukir) memiliki tunggakan setoran sepanjang tahun 2024. Tunggakannya beragam, mulai dari Rp1 juta sampai Rp20 juta.

Tunggakan itu membuat uang Rp1,3 miliar yang seharusnya masuk ke kas daerah menguap, sementara dinas terkait tidak memiliki kekuatan untuk menagih paksa. Satu sisi, sanksi pemecatan yang seharusnya bisa dilakukan tidak dijalankan.

Anggota Komisi III DPRD Pematangsiantar, Erwin Freddy Siahaan berpendapat, perlu adanya satu payung hukum mempertegas penagihan kepada jukir yang menunggak, selain pemecatan. Sebab kata dia, setelah tidak bekerja lagi, jukir tersebut akan tetap membawa utang dan tidak ada jalan lagi menagihnya.

"Bisa aja digugat secara perdata mereka-mereka yang memiliki tunggakan itu. Meskipun nilainya Rp1 juta, tapi langkah itu perlu diambil untuk memperjelas uang yang harusnya masuk ke pendapatan," kata Erwin, Jumat (21/3/2025).

Dia menyebut, saat rapat dengan pendapat Komisi III dengan Dishub, salah satu rekomendasi yakni membuat Peraturan Wali Kota (Perwa) terhadap itu. "Biar Bagian Hukum merumuskan," ujarnya.

Selama ini, lanjut dia, Dishub enggan memecat jukir yang menunggak karena berharap tunggakan itu bisa dicicil. "Karena kalau dipecat, mana mungkin (jukir) mau lagi membayar (tunggakan) itu," ucapnya.

Politikus PDI Perjuangan ini mendorong Pemko Pematangsiantar secepatnya mengatasi masalah ini. Sebab retribusi parkir salah satu tumpuan pendapatan asli daerah untuk pembangunan dan pelayanan masyarakat lainnya.

"Berarti ini kan sudah lama, tapi tidak pernah bisa diselesaikan. Saya berharap saat ini lah Pemko Pematangsiantar memperbaiki segala kekurangan mereka," katanya. (gideon/hm25)