Pematangsiantar, MISTAR.ID

Para guru ASN di Pematangsiantar yang tergabung dalam Forum Komunikasi Guru ASN (FKGASN) menggelar diskusi bertajuk "Suara Guru Berdiskusi" di Kafe 2 de Point, Jalan Farel Pasaribu, Siantar Marihat, Kamis (20/3/2025).

Dalam diskusi ini, para guru menyampaikan berbagai gagasan, kritik kebijakan pendidikan, serta usulan program demi meningkatkan kualitas pendidikan di Pematangsiantar. Salah satunya meminta Wali Kota Wesly Silalahi menghentikan praktik dagang jabatan kepala sekolah.

Ketua FKGASN Kota Pematangsiantar, Reokoming Tampubolon, didampingi Sekretaris Riska Pane, menyebut diskusi ini menghasilkan puluhan rekomendasi yang akan diajukan kepada Dinas Pendidikan dan Wali Kota Pematangsiantar. Salah satu rekomendasi utama adalah meminta agar pengangkatan kepala sekolah dilakukan secara transparan melalui asesmen berbasis persyaratan dan kompetensi, tanpa adanya praktik jual beli jabatan.

Selain itu, Reokoming juga menegaskan bahwa para guru berharap Wali Kota Pematangsiantar dapat menempatkan ASN yang memiliki latar belakang dan kompetensi pendidikan yang mumpuni untuk menduduki jabatan di lingkungan Dinas Pendidikan.

FKGASN juga meminta agar Dinas Pendidikan tidak terlalu membebani anggaran kegiatan sekolah dari dana BOS. Menurut mereka, kepala sekolah seharusnya dapat lebih fokus menggunakan dana BOS untuk keperluan peserta didik, bukan untuk menutupi biaya kegiatan lainnya.

Tak hanya itu, beberapa usulan kebijakan lainnya juga diusulkan, antara lain, pemberlakuan jam masuk sekolah yang berbeda untuk mengurangi kemacetan di Kota Pematangsiantar. Pelaksanaan olimpiade antar siswa. Pemberian penghargaan kepada guru melalui lomba guru berprestasi, penataan ulang penempatan guru ASN agar tidak terjadi kelebihan guru di satu sekolah, dan penyelesaian pengangkatan guru honorer menjadi PPPK.

Sekretaris FKGASN, Riska Pane, menambahkan bahwa mereka juga meminta Dinas Pendidikan segera mencari solusi atas kekosongan operator sekolah yang terjadi setelah pengangkatan ASN ke unit kerja lain.

Selain itu, mereka mendorong penyeragaman waktu penerimaan siswa baru di sekolah negeri dan swasta, memperjelas status serta sumber daya tenaga pendidik dalam pengajaran muatan lokal, serta mempercepat pencairan hak-hak guru seperti THR, tunjangan profesi, dan tambahan penghasilan guru (TPG) tahun 2025.

Riska juga menyoroti pentingnya perhatian terhadap organisasi guru. “PGRI di Kota Pematangsiantar harus kembali diaktifkan dengan mengangkat kepengurusan baru dari unsur guru-guru," ujarnya.

Diskusi ini berlangsung dinamis dengan antusiasme tinggi dari para guru yang memberikan ide dan gagasan konstruktif demi kemajuan pendidikan di Pematangsiantar. FKGASN berharap para guru tetap solid dalam memperjuangkan kepentingan mereka serta terus berkontribusi dalam peningkatan kualitas pendidikan di kota ini. (ril/hm17)