Pematangsiantar, MISTAR.ID

Realisasi belanja Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) di wilayah pembayaran Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Pematangsiantar hingga Desember 2025 mencapai Rp4,2 triliun atau 96,48 persen dari total pagu sebesar Rp4,4 triliun.

Kepala KPPN Pematangsiantar, Nova Juliana Sianturi, mengatakan capaian tersebut berdasarkan data Online Monitoring Sistem Perbendaharaan dan Anggaran Negara (OM SPAN).

“Dari total realisasi belanja sebesar Rp4,4 triliun, Belanja Pemerintah Pusat yang mencakup instansi vertikal kementerian dan lembaga terealisasi sebesar Rp1,2 triliun atau 98,35 persen dari pagu Rp1,2 triliun,” ujar Nova.

Sementara itu, realisasi Transfer ke Daerah (TKD) mencapai Rp3 triliun atau 95,75 persen dari total pagu sebesar Rp3,1 triliun.

Nova menjelaskan, tingginya realisasi belanja APBN tersebut menunjukkan optimalnya penyaluran anggaran pemerintah dalam mendukung pembangunan serta pelayanan publik di Kota Pematangsiantar dan Kabupaten Simalungun.

"Melalui realisasi APBN KPPN Pematangsiantar sebesar Rp4,4 Triliun tersebut, diharapkan dapat menjadi stimulus ekonomi dan menciptakan efek berganda guna mendorong pertumbuhan ekonomi di Pematangsiantar dan Simalungun,” ujarnya kepada Mistar.id Jumat (30/1/2026).

Ia menjelaskan secara lebih detail, realisasi Belanja Pemerintah Pusat di KPPN Pematangsiantar sampai Desember 2025 terdiri dari Belanja Pegawai sebesar Rp988 Miliar atau 100,21 persen dari pagu sebesar Rp985 Miliar.

Belanja Barang terealisasi sebesar Rp229 Miliar atau 92,34 dari pagu sebesar Rp248 Miliar dan belanja modal terealisasi sebesar Rp14 miliar atau 79,89 persen dari pagu sebesar Rp18 miliar.

"Sementara untuk TKD di KPPN Pematangsiantar sampai di Bulan Desember 2025 telah terealisasi sebesar Rp3 triliun atau 95,75 persen dari total pagu sebesar Rp3,1 triliun, terdiri dari DAU sebesar Rp1,1 triliun, DBH sebesar Rp98 miliar, DAK Non Fisik sebesar Rp482 miliar, Dana Desa sebesar Rp332 miliar dan Dak Fisik Rp85 miliar," ucapnya.

Juliana menambahkan kita terus mendorong kepada para Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) dan Pemerintah Daerah agar berupaya secara maksimal dalam mengakselerasi penyerapan dana yang bersumber dari APBN secara akuntabel.

“Hal ini demi mendorong pertumbuhan ekonomi untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat,” tuturnya. (hm20)