Simalungun, MISTAR.ID

Fraksi Gerindra DPRD Simalungun melontarkan kritik terhadap Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Simalungun yang dinilai belum serius dalam mendukung program strategis nasional, khususnya pembentukan Koperasi Desa Merah Putih (KDMP) sebagai bagian dari implementasi Asta Cita Presiden Prabowo Subianto.

Kritik tersebut mengemuka dalam rapat lanjutan Panitia Khusus (Pansus) LKPJ DPRD Simalungun bersama Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten Simalungun yang digelar di ruang Badan Anggaran (Banggar), Jumat (8/5/2026).

Rapat dipimpin Ketua Pansus Chrismes Haloho didampingi Wakil Ketua Pansus Perikson Purba, serta Wakil Ketua DPRD Simalungun Bona Uli Rajagukguk, bersama sejumlah anggota pansus lainnya.

Dalam forum itu, Bona Uli Rajagukguk mempertanyakan progres pembentukan KDMP yang dinilai masih jauh dari target. Ia menyebut dari total 413 titik yang direncanakan, baru 138 titik yang berjalan dalam proses pembentukan.

“Dari 413 titik, baru 138 yang berproses. Artinya kita belum siap maksimal, padahal sudah ada sosialisasi,” ujarnya.

Selain itu, ia juga meminta kejelasan terkait data koperasi dan pelaku Usaha Kecil Menengah (UKM) di Simalungun, termasuk jumlah, persebaran, serta penyaluran bantuan pemerintah.

Menanggapi hal tersebut, Dinas Koperasi dan UKM Simalungun melalui Kabid Koperasi Rita Juli Tambunan bersama Kepala Dinas Benri Betfranke Sipayung menjelaskan terdapat 1.035 koperasi di daerah tersebut di luar KDMP, dengan 489 koperasi aktif dan 133 koperasi tidak aktif.

Namun, penjelasan itu belum meredakan kekecewaan Fraksi Gerindra. Bona Uli menilai alasan efisiensi anggaran tidak boleh menjadi penghambat pelaksanaan program prioritas nasional.

“Faktanya kami kecewa. Jangan sampai alasan efisiensi menjadi penghambat, sementara program lain justru berjalan tanpa hambatan,” katanya.

Ia juga menyayangkan kurangnya keseriusan pemerintah daerah dalam mendukung program nasional. “Saya dari Gerindra kecewa, karena Pemkab Simalungun dinilai belum maksimal mendukung Asta Cita Presiden Prabowo Subianto. Harus ada keseriusan, bukan sekadar wacana,” ucapnya.

Rapat tersebut menjadi catatan penting bagi Pemkab Simalungun untuk segera mengevaluasi percepatan pembentukan KDMP yang diharapkan menjadi penguat ekonomi desa dan bagian dari agenda pembangunan nasional.