Pematangsiantar, MISTAR.ID – Larangan bus Antarkota Dalam Provinsi (AKDP) dan Antarkota Antarprovinsi (AKAP) melintas di kawasan inti Kota Pematangsiantar belum sepenuhnya efektif.

Bus masih ditemukan melintas dan berhenti mencari penumpang di sejumlah ruas jalan yang seharusnya menjadi area penataan lalu lintas.

Kebijakan tersebut sebenarnya telah diberlakukan sejak 15 Desember 2025. Berdasarkan pantauan di lapangan, sejumlah bus masih berhenti di bahu jalan, terutama di kawasan sekitar SPBU hingga Jalan Pattimura.

Kondisi itu kembali terjadi pada jam-jam sibuk dan berpotensi menambah kepadatan arus lalu lintas di pusat kota.

Pemerintah Kota (Pemko) Pematangsiantar mengaku tidak dapat menindak secara mandiri bus yang melanggar aturan karena keterbatasan kewenangan. Di mana, trayek yang dilalui bus tersebut berstatus jalan provinsi.

Sekretaris Dinas Perhubungan (Dishub) Kota Pematangsiantar, Lusamti Simamora, mengatakan pihaknya telah berkoordinasi dengan pemerintah provinsi terkait persoalan tersebut.

“Upaya dari kita tetap melakukan penjagaan. Kalau dari Dishub provinsi, mereka menyampaikan akan menganalisis dulu dan turun ke lapangan. Tapi bagaimanapun, itu memang kewenangan mereka. Kita hanya bisa menyampaikan kondisi riil di lapangan seperti ini,” ujar Lusamti, Kamis (8/10/2026).

Untuk mengantisipasi bus menaikkan atau menurunkan penumpang di area terlarang, Dishub Pematangsiantar menempatkan personel pada pagi dan sore hari.

Namun, penjagaan tersebut tidak dilakukan setiap hari. Pada Sabtu dan Minggu, personel Dishub tidak diturunkan karena keterbatasan anggaran.

“Untuk hari Sabtu dan Minggu, personel kita libur. Kita tidak bisa memaksakan karena efisiensi anggaran, uang lembur atau sejenisnya tidak bisa kita cover,” ujarnya.

Sementara pada hari kerja, Lusamti mengatakan petugas tetap diturunkan untuk membantu mengurai kemacetan di sejumlah titik yang dianggap krusial.[]