Simalungun, MISTAR.ID

Memasuki bulan pertama tahun 2026, aktivitas DPRD Simalungun diwarnai agenda konsultasi dan kunjungan kerja ke dalam daerah. Hal tersebut disampaikan Sekretaris Dewan (Sekwan) DPRD Simalungun, Justina Purba, saat ditemui di ruang kerjanya, Senin (12/1/2026).

Justina menjelaskan, sepanjang Januari tidak ada jadwal rapat resmi di kantor DPRD. Para anggota dewan dijadwalkan melakukan konsultasi langsung ke daerah, sekaligus menjalankan kunjungan kerja sesuai agenda Badan Musyawarah (Banmus).

“Bulan ini tidak ada jadwal rapat di kantor. Dewan melakukan konsultasi dan kunjungan di dalam daerah. Ada juga yang mengikuti bimbingan teknis (bimtek) partai,” ujar Justina.

Meski demikian, DPRD Simalungun menegaskan bahwa fungsi pelayanan dan pengawasan tetap berjalan. Ketua Komisi I DPRD Simalungun, Perikson Purba, mengatakan pihaknya masih menunggu arahan lanjutan dari Ketua DPRD terkait teknis pelaksanaan agenda Januari.

“Iya benar, bulan ini ada jadwal konsultasi. Tetapi kita tetap menyesuaikan. Artinya, jika ada surat masuk ke komisi, tetap akan kita proses,” kata Perikson, Senin siang.

Hal senada disampaikan Anggota DPRD Simalungun, Andre Andika Sinaga. Ia mengaku agenda konsultasi dalam daerah mulai dilaksanakan secara bertahap, dengan menyasar kantor kecamatan dan perangkat daerah terkait.

“Iya, konsultasi dalam daerah. Besok rencananya mulai jalan,” ujarnya singkat.

Andre juga menambahkan, berdasarkan jadwal dari Banmus, seluruh anggota dewan diarahkan untuk menyerap langsung aspirasi masyarakat. Namun demikian, urusan administratif dan surat-menyurat tetap menjadi perhatian, meski belum seluruh komisi menjadwalkan rapat.

“Kalau surat yang masuk tetap diproses. Untuk Komisi II, sejauh ini belum ada informasi jadwal rapat,” katanya.

Agenda konsultasi daerah ini dinilai menjadi momentum bagi DPRD Simalungun untuk mendekatkan diri dengan masyarakat, sekaligus memastikan aspirasi dan persoalan di tingkat kecamatan dapat terserap sejak awal tahun, tanpa mengabaikan tugas kedewanan di lembaga legislatif. (hm25)