Pematangsiantar, MISTAR.ID (10/10/2026) — Pendidikan gratis kembali menjadi sorotan. Namun, ketika uang sekolah dihapus, biaya seragam, transportasi, buku, hingga kebutuhan kuliah masih membayangi keluarga. Mampukah APBN dan APBD menanggung beban itu tanpa mengorbankan mutu pendidikan?

Pendidikan gratis terdengar sederhana: anak bisa sekolah, orang tua tak perlu membayar. Namun, kenyataan di lapangan jauh lebih kompleks. Uang sekolah mungkin dihapus, tetapi biaya pendidikan tidak serta-merta hilang. Seragam harus dibeli, ongkos perjalanan tetap dibayar, buku dan alat tulis masih dibutuhkan, sementara akses internet menjadi bagian dari kegiatan belajar.

Bagi keluarga berpenghasilan rendah, pengeluaran tersebut dapat menentukan apakah anak bisa belajar dengan nyaman atau justru menghadapi hambatan sejak awal tahun ajaran.

Inilah tantangan utama kebijakan pendidikan gratis di Indonesia. Pemerintah tidak hanya dituntut membuka akses pendidikan, tetapi juga memastikan keluarga benar-benar terbebas dari beban biaya yang menghambat anak memperoleh pendidikan layak.

Namun, di balik janji pemerataan, ada tiga pertanyaan mendasar: seberapa siap anggaran negara, bagaimana nasib sekolah swasta, dan apakah penghapusan biaya akan diikuti peningkatan mutu pembelajaran?

Pendidikan Gratis, Benarkah Orang Tua Tak Perlu Keluar Uang Lagi?

Ukuran pendidikan gratis tidak cukup dilihat dari ada atau tidaknya pungutan sekolah. Yang lebih penting adalah berapa banyak uang yang masih harus dikeluarkan keluarga agar anak dapat mengikuti pembelajaran.

Biaya pendidikan mencakup pengeluaran langsung, seperti uang sekolah, buku, seragam, dan perlengkapan belajar. Ada pula biaya tidak langsung, termasuk transportasi, makan, akses internet, serta kebutuhan khusus yang berbeda menurut kondisi keluarga dan wilayah.

Bagi siswa yang tinggal dekat sekolah, ongkos perjalanan mungkin tidak terlalu membebani. Namun, bagi anak di daerah terpencil yang harus menempuh perjalanan jauh, transportasi dapat menjadi pengeluaran signifikan.

Karena itu, penghapusan uang sekolah memang dapat meringankan keluarga, tetapi belum tentu menyelesaikan seluruh hambatan ekonomi.

Pemerintah perlu menjelaskan secara terbuka komponen biaya apa saja yang ditanggung negara, layanan mana yang wajib diberikan tanpa pungutan, dan bantuan apa yang tersedia bagi keluarga yang masih kesulitan.

Pendidikan gratis seharusnya diukur dari berkurangnya beban nyata keluarga, bukan sekadar hilangnya tagihan sekolah.

Anggaran Pendidikan Rp757,8 Triliun, Cukupkah untuk Sekolah Gratis?

Dalam RAPBN 2026, pemerintah merencanakan anggaran pendidikan sebesar Rp757,8 triliun, setara dengan 20 persen belanja negara. Anggaran tersebut mencakup berbagai kebutuhan, mulai dari bantuan siswa dan mahasiswa, pendanaan pendidik, hingga operasional serta sarana dan prasarana pendidikan.

Karena itu, seluruh anggaran pendidikan tidak dapat dianggap sebagai dana yang tersedia untuk membiayai program pendidikan gratis. Pemerintah perlu memperhitungkan kebutuhan program yang sudah berjalan, kewajiban belanja yang ada, serta tambahan pembiayaan yang diperlukan.

Pada 24 September 2026, ANTARA melaporkan estimasi awal Ketua Badan Anggaran DPR, Said Abdullah, bahwa kebutuhan pendidikan gratis diperkirakan mencapai Rp210 triliun untuk jenjang SD hingga SMA dan Rp92 triliun untuk perguruan tinggi. Totalnya sekitar Rp302 triliun. Angka tersebut masih berupa estimasi dalam pembahasan kebijakan, bukan anggaran final yang telah disahkan.

Secara nominal, Rp302 triliun setara dengan sekitar 39,9 persen dari anggaran pendidikan yang direncanakan sebesar Rp757,8 triliun. Namun, perbandingan ini tidak menunjukkan bahwa dana sebesar itu tersedia untuk dialihkan. Cakupan pembiayaan, jumlah penerima manfaat, dan sumber pendanaan program masih perlu diperjelas.

Tantangan pemerintah adalah menghitung kebutuhan secara transparan, membagi tanggung jawab antara APBN dan APBD, serta memastikan pembiayaan berkelanjutan tanpa mengurangi mutu pembelajaran dan layanan pendidikan.

Sekolah Swasta Terancam? Pemerataan Tak Bisa Hanya Mengandalkan Sekolah Negeri

Sekolah swasta memiliki peran penting dalam menyediakan akses pendidikan, terutama di wilayah yang daya tampung sekolah negerinya terbatas. Karena itu, kebijakan pendidikan gratis perlu memperhitungkan keberlangsungan lembaga swasta.

Persoalannya, sekolah tetap membutuhkan biaya untuk membayar guru, merawat fasilitas, menyediakan bahan pembelajaran, dan menjalankan operasional. Jika pungutan kepada orang tua dibatasi atau dihapus tanpa skema pengganti yang memadai, sekolah dapat menghadapi tekanan keuangan.

Dampaknya bukan hanya terhadap pengelola lembaga, tetapi juga terhadap guru dan siswa. Keterbatasan dana dapat memengaruhi kualitas pembelajaran, pemeliharaan fasilitas, hingga keberlanjutan sekolah.

Kajian Pusat Standar dan Kebijakan Pendidikan Kemendikdasmen pada April 2026 turut menyoroti pembiayaan operasional sekolah swasta dalam konteks pendidikan dasar tanpa pungutan.

Karena itu, pemerintah perlu merancang bantuan berdasarkan kebutuhan operasional, jumlah siswa, kondisi wilayah, dan kemampuan ekonomi peserta didik. Penyaluran dana harus disertai standar layanan, transparansi penggunaan anggaran, serta pengawasan yang jelas.

Pemerataan pendidikan tidak akan tercapai jika keluarga yang tinggal di daerah dengan pilihan sekolah negeri terbatas justru menghadapi beban biaya yang lebih berat.

Kuliah Gratis Bukan Sekadar Menghapus UKT

Perluasan pendidikan gratis hingga perguruan tinggi menghadirkan tantangan yang berbeda. Selain uang kuliah tunggal (UKT), mahasiswa dapat menghadapi biaya praktikum, bahan pembelajaran, penelitian, tempat tinggal, transportasi, dan kebutuhan hidup sehari-hari.

Di sisi lain, perguruan tinggi memerlukan pembiayaan untuk membayar dosen dan tenaga kependidikan, memelihara laboratorium, mengembangkan penelitian, serta menjaga mutu akademik.

Jika UKT dihapus tanpa pengganti pendapatan yang memadai, kampus berpotensi menghadapi tekanan dalam membiayai layanan pendidikan. Sebaliknya, jika subsidi diberikan tanpa mempertimbangkan kemampuan ekonomi mahasiswa, anggaran negara berisiko tidak sepenuhnya menjangkau mereka yang paling membutuhkan.

Karena itu, pemerintah perlu menentukan siapa yang berhak menerima pembebasan biaya, komponen apa yang ditanggung, dan bagaimana perguruan tinggi memperoleh pendanaan pengganti.

Skema bantuan berbasis kemampuan ekonomi, dukungan biaya hidup bagi mahasiswa rentan, serta pembiayaan kampus berdasarkan kebutuhan program studi dapat menjadi bagian dari opsi kebijakan yang dikaji.

Tujuannya bukan hanya membuat mahasiswa masuk perguruan tinggi, tetapi juga membantu mereka menyelesaikan studi tanpa terkendala biaya.

Jangan Sampai Pendidikan Gratis Mengorbankan Mutu

Akses yang lebih luas belum tentu menghasilkan pembelajaran yang lebih baik. Sekolah tetap membutuhkan guru berkualitas, ruang kelas yang layak, buku, fasilitas sanitasi, dan lingkungan belajar yang mendukung.

Demikian pula perguruan tinggi membutuhkan dosen yang kompeten, fasilitas akademik, laboratorium, dan tata kelola yang baik.

Jika anggaran hanya berfokus pada penghapusan pungutan tanpa memperhatikan kebutuhan tersebut, pendidikan gratis berisiko memperluas akses tanpa meningkatkan kualitas hasil belajar.

Karena itu, keberhasilan program perlu diukur melalui indikator yang nyata: berkurangnya pengeluaran pendidikan keluarga, meningkatnya kehadiran siswa, menurunnya angka putus sekolah, membaiknya kemampuan literasi dan numerasi, serta terjaganya kesejahteraan guru.

Untuk perguruan tinggi, pemerintah juga perlu memantau keberlanjutan studi mahasiswa, akses kelompok berpenghasilan rendah, dan kualitas pembelajaran.

Evaluasi tersebut perlu diumumkan secara berkala agar masyarakat mengetahui apakah anggaran yang dikeluarkan benar-benar menghasilkan manfaat.

Pendidikan Gratis Harus Dimulai dari Perhitungan yang Terbuka

Pendidikan gratis tidak harus dilaksanakan sekaligus tanpa mempertimbangkan kesiapan anggaran dan lembaga pendidikan. Pelaksanaan bertahap dapat menjadi pilihan, asalkan memiliki target, jadwal, dan indikator keberhasilan yang jelas.

Pemerintah perlu memetakan biaya pendidikan berdasarkan jenjang dan wilayah, memperjelas pembagian tanggung jawab APBN dan APBD, serta menyiapkan skema pendanaan bagi sekolah swasta dan perguruan tinggi.

Bantuan juga perlu disesuaikan dengan kebutuhan keluarga. Bagi sebagian siswa, pembebasan uang sekolah mungkin cukup membantu. Bagi keluarga lain, dukungan transportasi, buku, seragam, atau akses internet justru lebih menentukan.

Pada saat yang sama, masyarakat harus memiliki akses terhadap informasi penggunaan anggaran dan mekanisme pengaduan apabila masih menemukan pungutan yang tidak sesuai ketentuan.

Pada akhirnya, keberhasilan pendidikan gratis bukan hanya soal berapa besar anggaran yang diumumkan atau berapa banyak sekolah yang membebaskan biaya. Ukurannya adalah apakah keluarga benar-benar lebih ringan bebannya, sekolah tetap mampu memberikan layanan bermutu, dan anak-anak memiliki kesempatan belajar tanpa terhalang kondisi ekonomi.

Sebab, pendidikan gratis yang sesungguhnya bukan sekadar sekolah tanpa tagihan, melainkan pendidikan yang tetap terjangkau, berkualitas, dan membuka kesempatan bagi setiap anak untuk meraih masa depan.

(kemenkeu/antara/kemendikdasmen/*/hm27)