Jakarta, MISTAR.ID
Sekretaris Jenderal (Sekjen) PDI-Perjuangan Hasto Kristianto mengakhawatirkan kecurangan yang terjadi pada pemilihan presiden (Pilpres) 2024 kembali terjadi pada pemilihan kepala daerah (Pilkada) seretak 2024.
Hasto mengatakan, kecurangan yang terjadi seperti intimidasi yang dilakukan aparat penegak hukum kepada para kepala daerah sepekan sebelum Pilpres 2024 berlangsung.
“Apakah itu harus kita diamkan? Lalu bagaimana tanggung jawab kita terhadap masa depan, karena nanti kalau ini direplikasi di dalam Pilkada sama saja pemilu tidak ada gunanya kembali,” ujar Hasto di kawasan Menteng, Jakarta Pusat, Jumat (12/4/2024).
Baca juga:Pengamat Politik: Nilai Pilkada November 2024, Amburadul Seperti Pemilu
Hasto juga mengatakan, biaya yang dikeluarkan untuk curang dengan menggerakan para kepala daerah cukup besar.
Biaya mahal itu digunakan untuk meloloskan dinasti politik dan nepotisme dalam kekuasaan tersebut harus dicegah. Sebab itu, Hasto menegaskan PDI-P siap mengoreksi segala bentuk kecurangan dan menjaga demokrasi agar tetap tegak lurus tanpa kecurangan.
“Bukankah pemimpin itu harus lahir dari kalangan rakyat, bukan lahir dari kalangan campur tangan kekuasaan yang berpihak kepada kepentingan keluarganya? Ini yang dikoreksi oleh PDI perjuangan,” tutur Hasto.
Hasto merespons ajakan kubu capres-cawapres nomor urut 2, Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka yang mau merangkul seluruh pihak tanpa ada oposisi.
Baca juga:Bobby Nasution: 2 Kandidat Maju Pilkada Sumut 2024 Lewat Golkar
Namun bagi Hasto, rangkulan itu seharusnya ditujukan pada hal-hal yang fundamental untuk menjaga demokrasi. Bukan merangkul agar mendapat dukungan atas kecurangan yang dilakukan selama proses Pilpres 2024.
“Ketika kepala desa diintimidasi, kepala daerah diintimidasi, legislatif bahkan insan pers juga diintimidasi, guru besar diintimidasi mahasiswa diintimidasi apakah ini kita biarkan? Jadi gotong royong ini dalam rangka membangun hal yang baik, bukan gotong royong di dalam mengintimidasi,” tegas Hasto. (kompas/hm06)
