Jakarta, MISTAR.ID
Mahkamah Konstitusi (MK) menjamin jika Rapat Permusyawaratan Hakim (RPH) perihal sengketa hasil Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024 tidak bakal bocor.
“Kami telah memiliki tahapan untuk mensterilkan RPH,” sebut Juru bicara MK, Fajar Laksono di Gedung MK, Jakarta Pusat, pada Jumat (19/4/24).
Dia juga menerangkan mekanisme dimaksud. Menurut Fajar, para petugas yang terlibat dalam RPH sudah disumpah untuk tidak membocorkan isi rapat. Selain itu, hakim konstitusi dan para petugas tak diperbolehkan membawa handphone (HP).
Baca juga:Prabowo dan Gibran Beda Penilaian Tanggapi Rencana Demo di MK
MK juga telah mempunyai teknologi untuk mencegah kebocoran. “Ruang RPH juga restriktif, tak semua orang dapat melalui atau bahkan masuk,” tandasnya.
Bukan itu saja, Fajar menyatakan, para aparat kepolisian yang bertugas di Gedung MK juga sudah diatur sedemikian apik. Artinya tak semua orang dapat mengakses lift dan ruang RPH yang telah disterilkan.
“Kami pastikan, jika ada bocor-bocor itu tentu tidak dari MK,” kata Fajar.
Diketahui, MK bakal mengumumkan putusan Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) Pilpres, pada Senin (22/4/24) dimulai sekira pukul 09.00 WIB.
Baca juga:Soal Amicus Curiae, Jubir MK: Otoritas Hakim Konstitusi
Saat ini, hakim konstitusi tengah menggelar RPH. Mereka dijadwalkan melaksanakan RPH hingga Minggu (21/4/24).
Kedelapan hakim itu yakni, Suhartoyo, Ridwan Mansyur, Saldi Isra, Enny Nurbaningsih, Daniel Yusmic Pancastaki Foekh, M Guntur Hamzah, Arief Hidayat dan Arsul Sani.
Sementara Anwar Usman tak menangani perkara sengketa hasil Pilpres, sebab melakukan pelanggaran etik berat berdasarkan putusan Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi (MKMK) Nomor 2/MKMK/L/11/2023. (ant/hm16)
