Jakarta, MISTAR.ID
Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) telah menerima 403 laporan mengenai dugaan pelanggaran netralitas ASN dalam Pemilu 2024. Dari jumlah tersebut, 183 ASN terbukti melakukan pelanggaran netralitas.
Hal itu diungkapkan Wakil KASN Tasdik Kinanto dalam sebuah Webinar bertajuk ‘Pemilu Semakin Dekat, Pelanggaran Netralitas ASN Semakin Nekat’, Selasa (6/2/24).
“Terdapat 403 ASN yang dilaporkan atas dugaan pelanggaran netralitas. Sejumlah 183 ASN atau 45,4 persen di antaranya terbukti melakukan pelanggaran,” kata Tasdik, seperti dikutip dari CNN Indonesia.
Baca juga:Â Ada 30 TPS Status Rawan di Siantar, Begini Pola Pengamanan Polisi
Dari 183 ASN yang terbukti melanggar netralitas, sambung Tasdik, sebanyak 97 orang atau 53 persen di antaranya telah dijatuhi sanksi oleh pejabat pembina kepegawaian (PPK).
Menurut Tasdik, data saat ini masih mengalami anomali. Meski begitu, netralitas ASN saat ini patut diperhatikan.
Dia melihat bahwa pelanggaran ASN pada Pemilu kali ini juga terjadi secara sistematik.
“Kasus-kasus pelanggaran yang fakta-faktanya semakin nekat secara sistemik, masif dan terstruktur, ternyata tidak berbanding lurus dengan laporan pelanggaran yang terjadi,” ujarnya.
Dia juga mengungkapkan data mengenai pelanggaran netralitas ASN pada Pilkada Serentak 2020. Pada saat itu, laporan dugaan pelanggaran netralitas ASN mencapai 2.034.
Baca juga:Â Selama Kampanye, Bawaslu Kota Siantar Belum Ada Tindak Pelanggaran
Dari jumlah tersebut, sebanyak 1.597 ASN atau 78,5 persen terbukti melakukan pelanggaran. Tasdik juga menyebutkan bahwa 1.450 ASN atau 90,8 persen telah dikenakan sanksi atas pelanggaran tersebut.
Dia berharap agar data mengenai netralitas ASN dapat terungkap. Menurutnya, organisasi masyarakat sipil, pemerhati demokrasi, dan penyelenggara Pemilu dapat membantu dalam mengawasi serta mengungkap data tersebut.
“Dari perbandingan tersebut, nampaknya ada anomali data yang perlu diangkat lebih lanjut. Dari para penyelenggara Pemilu dan tentunya melalui dukungan teman-teman organisasi masyarakat sipil, pemerhati demokrasi, dan khususnya Pemilu,” ujarnya. (CNN/hm22)
