Analis Komunikasi Politik: Peluang Jokowi Bentuk Partai Super Tbk Tipis


Joko Widodo. (f: ist/mistar)
Jakarta, MISTAR.ID
Analis komunikasi politik, Hendri Satrio, menilai wacana Presiden ke-7 RI, Joko Widodo (Jokowi), untuk membentuk partai politik yang super terbuka (Tbk) dipandang sebagai bentuk kritik.
Menurut Hensat, sapaan akrabnya, pernyataan Jokowi mengenai Partai Super Tbk adalah sindiran terhadap partai-partai yang saat ini cenderung dikuasai oleh elite atau bahkan hanya oleh ketua umumnya.
"Ketika partai-partai dalam suatu negara dikuasai oleh elite atau bahkan hanya oleh ketua umum, sistem kepartaian cenderung kehilangan fungsi demokratisnya dan berubah menjadi alat oligarki politik," kata Hensat, Rabu (19/2/2025).
Hensat juga menyoroti bahwa keputusan politik sering kali lebih didasarkan pada pragmatisme dan transaksi kekuasaan daripada aspirasi rakyat atau nilai-nilai ideologis.
Founder Lembaga Survei Kedai KOPI itu menambahkan bahwa wacana Jokowi untuk membentuk partai politik super Tbk ini akan melemahkan demokrasi internal partai yang pada gilirannya berdampak pada sistem politik nasional.
"Dalam jangka panjang, dominasi elite dalam partai-partai ini memperburuk kualitas demokrasi, mengikis kepercayaan publik terhadap institusi politik, serta membuka ruang bagi praktik korupsi dan penyalahgunaan kekuasaan yang semakin sulit dikendalikan," ujarnya.
Gagasan Partai Super Tbk, lanjut Hensat, bisa dianggap sebagai kritik strategis yang menjadi loncatan ide dalam demokrasi politik.
Wacana ini, menurut Hensat, bisa membuat partai benar-benar dimiliki oleh publik, bukan hanya alat segelintir elite. "Model ini memungkinkan transparansi penuh dalam pendanaan, pengambilan keputusan yang lebih partisipatif, serta akuntabilitas yang tinggi terhadap konstituen," jelasnya.
Namun, di sisi lain, Hensat mengingatkan bahwa peluang Jokowi untuk benar-benar membentuk partai tersebut sangat kecil. Sebab, aturan yang ada tidak memungkinkan Jokowi untuk mendirikan partai politik.
"Jadi buat apa membuat partai politik kalau tidak untuk berkuasa? Buat apa membuat partai politik bila tidak lagi bisa menjadi presiden?" tanyanya.
Hensat pun menyimpulkan bahwa pernyataan Jokowi tentang Partai Super Tbk lebih sebagai kritik terhadap sistem kepartaian di Indonesia. "Ini memang canggihnya Pak Jokowi. Dia menyampaikan kritik sambil ketawa-ketawa dan tidak ada yang menyangka atau menangkap bahwa itu adalah kritik tentang sistem kepartaian nasional yang menurut Pak Jokowi, harusnya super terbuka," tutup Hensat. (rmol/hm24)