Oleh: Anwar Suheri Pane

Sepak bola nasional terus terjebak dalam satu ilusi lama. Keinginan meraih prestasi bergengsi ditempuh dengan mendatangkan sejumlah pemain naturalisasi. Selain itu, kompetisi Indonesia dijalankan dengan meniru Eropa yang dianggap sebagai jalan paling rasional menuju kemajuan. Piramida liga yang rapi, profesional, dan efisien dipuja seolah resep universal. Padahal, sistem itu lahir dari kondisi geografis, ekonomi, dan sejarah yang sangat spesifik—yang sebagian besar tidak dimiliki Indonesia.

Hasilnya? Indonesia memang lolos hampir di semua turnamen level Asia, tetapi ironisnya, tak sekalipun berhasil meraih trofi juara. Alih-alih membangun fondasi, sepak bola Indonesia justru sibuk merapikan permukaan. Liga nasional dipoles, format kerap diubah, standar diperketat secara instan. Namun di level bawah, kompetisi berjalan terseok, terputus-putus, bahkan mati sebelum sempat tumbuh. Kita ingin hasil cepat di puncak, tetapi enggan mengurusi akar.

Jika mau jujur, Indonesia justru lebih dekat dengan Brasil ketimbang Eropa. Bukan soal prestasi, melainkan soal kondisi dasar: wilayah luas, biaya perjalanan tinggi, ketimpangan infrastruktur antardaerah, serta ribuan klub yang mustahil disatukan dalam satu piramida nasional yang rapi sejak level terbawah. Brasil memahami keterbatasan itu sejak awal. Mereka tidak memaksakan sistem Eropa, melainkan membangun model berlapis dengan kompetisi regional sebagai fondasi utama.

Kondisi yang mirip masih bisa kita lihat di akhir era 1980-an. Sejumlah klub berkompetisi di bawah induk organisasi PSSI tingkat kabupaten dan kota. Kala itu, ada PS Bintang Utara, PS Tirtanadi, PS Mandala Putra, dan lain-lain yang rutin berkompetisi di bawah naungan PSMS Medan. Begitu juga di daerah-daerah lainnya, seperti kompetisi PSKTS Tebing Tinggi, PSSA Asahan, PSTS Tanjung Balai, dan lainnya.

Geografi Diabaikan, Klub Jadi Dikorbankan

Geografi Indonesia adalah fakta yang tidak bisa ditawar. Sebagai negara kepulauan dengan lebih dari 17.000 pulau, mobilitas antarkota dan antarpulau bukan sekadar urusan teknis penyelenggaraan liga, tetapi menjadi persoalan biaya yang nyata bagi klub-klub daerah. Transportasi udara, akomodasi, kebutuhan logistik tim, hingga risiko pembiayaan menjadi beban rutin yang harus ditanggung, sering kali tanpa sokongan yang memadai.

Dalam situasi seperti itu, memaksakan kompetisi nasional hingga ke level terbawah—sebagaimana lazim diterapkan di Eropa—justru berujung kontraproduktif. Bukan kualitas yang tumbuh, tetapi pada akhirnya klub-klub akan kehabisan “stamina”. Sistem semacam ini tidak memberi ruang adaptasi. Klub daerah dipaksa bertahan dalam struktur kompetisi yang sejak awal tidak dirancang untuk kondisi geografis dan ekonomi mereka.

Brasil menghadapi tantangan serupa, bahkan dalam skala yang lebih ekstrem. Jarak antarkota membentang ribuan kilometer, biaya perjalanan tinggi, dan kesenjangan ekonomi antardaerah sangat tajam. Menyiasati itu, Brasil memilih memperkuat liga-liga negara bagian. Kompetisi lokal menjadi peluang bertahan bagi klub-klub kecil sebelum mereka disaring secara bertahap menuju level nasional melalui mekanisme yang jelas dan berjenjang.

Sebaliknya, di Indonesia, kompetisi regional justru kerap diposisikan sebagai pelengkap, bahkan sekadar formalitas administratif. Padahal di Brasil, kompetisi lokal adalah fondasi ekosistem sepak bola. Di level inilah klub kecil memperoleh pemasukan rutin, suporter tetap terikat dengan identitas daerahnya, dan pemain muda mendapatkan jam terbang nyata dalam pertandingan resmi yang menuntut kesiapan fisik, mental, dan konsistensi.

Persoalannya bukan terletak pada nama atau gengsi kompetisi, melainkan pada fungsinya. Apakah klub daerah memiliki kalender pertandingan yang berjalan sepanjang tahun? Apakah pemain muda benar-benar ditempa dalam laga kompetitif, bukan hanya turnamen singkat yang seremonial? Apakah ada jalur yang jelas dan adil dari level lokal menuju nasional? Tanpa jawaban yang tegas atas pertanyaan-pertanyaan ini, liga nasional akan terus menjadi panggung sempit bagi segelintir klub, sementara daerah sekadar menjadi penonton dari kejauhan.

Kompetisi Harus Berbobot, Bukan Jalan Pintas

Indonesia tentu tidak perlu—dan mungkin tidak akan mampu—menyalin Brasil secara utuh. Kalender yang terlalu padat justru menyisakan masalah lain: pemain kelelahan, cedera menumpuk, dan pemain muda dipaksa matang sebelum waktunya.

Semua itu sudah cukup menjadi peringatan. Namun di balik kekurangan-kekurangan Brasil, ada satu hal yang seharusnya tidak diabaikan: sepak bola mereka tumbuh dari bawah, dari kompetisi regional yang hidup, sebelum naik ke panggung nasional. Di situlah Indonesia seharusnya belajar. Bukan meniru bentuknya, melainkan memahami logikanya.

Indonesia tidak perlu mencari sistem yang sempurna, tetapi membutuhkan sistem yang lebih masuk akal. Kompetisi daerah yang benar-benar berjalan, biaya yang masih bisa ditanggung klub, tata kelola yang dibangun bertahap, lisensi yang realistis, serta kalender yang tidak berubah-ubah. Hal-hal sederhana ini justru selama ini sering kali diabaikan.

Masalah terbesar sepak bola Indonesia sebenarnya bukan pada format. Kita terlalu sering sibuk berdebat tentang bentuk liga, padahal yang terus berulang adalah ketidakkonsistenan. Kompetisi diganti sebelum sempat matang, berhenti tanpa evaluasi, lalu dimulai kembali dengan nama dan aturan baru. Dalam situasi seperti ini, sistem apa pun akan rapuh, bahkan sebelum menghasilkan apa-apa.

Karena itu, PSSI seharusnya tidak memposisikan diri sebagai pengendali seluruh proses. Perannya harus jauh lebih mendasar: menjaga agar kalender berjalan, memastikan aturan ditegakkan, dan melindungi keadilan kompetisi. Tanpa fungsi-fungsi dasar ini, perubahan apa pun hanya akan berhenti di tingkat wacana.

Tentu saja, membangun sistem berlapis bukan proyek singkat. Tahun-tahun awal dibutuhkan agar kompetisi regional kembali menemukan ritmenya. Seleksi kualitas mungkin baru mulai terasa setelah lima atau enam tahun berjalan. Dampak penuh bisa diharapkan dalam rentang tujuh hingga sepuluh tahun. Prestasi di level internasional tentu menuntut kesabaran yang jauh lebih panjang daripada sekadar satu atau dua siklus kompetisi.

Di titik inilah arah perdebatan sepak bola Indonesia perlu diluruskan. Jalan keluar bukan dengan menjadikan naturalisasi sebagai solusi utama. Naturalisasi mungkin menghadirkan hasil cepat dan euforia sesaat, tetapi tidak menyentuh akar persoalan: lemahnya bobot kompetisi domestik. Tanpa liga yang rutin, berjenjang, dan menantang dari daerah hingga nasional, naturalisasi hanya akan menjadi penyangga singkat bagi sistem yang tetap rapuh.

Indonesia tidak pernah kekurangan pemain berbakat. Gairah sepak bola pun terus hidup, dari lapangan kampung hingga stadion-stadion besar. Persoalannya bukan pada potensi, melainkan pada keberanian untuk berhenti mengejar ilusi dan mulai membangun dari dasar. Selama fondasi tidak pernah benar-benar diperkuat, masalah yang sama akan terus berulang.

Jawaban paling nyata ada pada kompetisi domestik itu sendiri. Selama kompetisi belum berbobot dan berjalan secara konsisten, perubahan di level nasional hanya akan bersifat kosmetik. Sepak bola Indonesia hanya bisa bergerak maju jika dibangun dari bawah—melalui kompetisi yang hidup, rutin, dan menuntut kualitas tumbuh secara alami, bukan dipaksakan.