Monday, July 20, 2026
home_banner_first
OLAHRAGA

Organisasi HAM Desak FIFA Pastikan Piala Dunia 2026 Aman dan Inklusif

Mistar.idSabtu, 14 Maret 2026 pukul 07.00 WIB
organisasi_ham_desak_fifa_pastikan_piala_dunia_2026_aman_dan_inklusif

Ilustrasi. (foto: Getty Images/Mistar)

news_banner

Jakarta, MISTAR.ID

Sejumlah organisasi hak asasi manusia (HAM) menyoroti penyelenggaraan Piala Dunia 2026 dan mendesak FIFA untuk memastikan turnamen tersebut berlangsung aman, inklusif, serta menghormati hak-hak dasar.

Aliansi organisasi HAM Sport & Rights Alliance menyampaikan kekhawatiran terkait sejumlah kebijakan, termasuk aturan imigrasi di Amerika Serikat, yang dinilai berpotensi menghambat kehadiran penggemar, jurnalis, hingga komunitas tertentu dalam ajang tersebut.

Dalam surat yang ditujukan kepada Presiden FIFA Gianni Infantino, mereka menegaskan turnamen sepak bola terbesar di dunia seharusnya tetap menjadi ruang yang terbuka bagi semua pihak.

“Sepak bola menyatukan dunia, tetapi hal itu tidak akan terjadi jika kebijakan visa dan razia deportasi membuat imigran, pekerja, jurnalis, komunitas, dan penggemar enggan datang,” tulis mereka dalam surat tersebut dikutip dari The Guardian, Jumat (13/3/2026).

Selain isu imigrasi, aliansi tersebut juga menyoroti pentingnya perlindungan terhadap kebebasan pers, serta hak-hak pekerja selama penyelenggaraan turnamen yang akan digelar di Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko.

Menanggapi kekhawatiran tersebut, Gedung Putih menyatakan pemerintah Amerika Serikat berkomitmen memastikan penyelenggaraan turnamen berjalan sukses dan aman.

Juru bicara Gedung Putih, Davis Ingle, mengatakan Presiden Donald Trump berfokus menjadikan ajang tersebut sebagai salah satu Piala Dunia terbaik sekaligus paling aman dalam sejarah.

Di sisi lain, organisasi HAM juga meminta FIFA bekerja sama dengan pemerintah negara tuan rumah untuk menjamin akses yang adil bagi penggemar dan media, sekaligus memastikan perlindungan terhadap komunitas lokal.

Mereka juga menyoroti sebagian besar dari 16 komite penyelenggara lokal belum mempublikasikan Rencana Aksi Hak Asasi Manusia yang seharusnya disiapkan menjelang turnamen.

“Risiko pelanggaran hak asasi manusia tidak bisa dikelola tanpa adanya identifikasi yang jelas serta sistem yang memadai untuk menanganinya,” tulis aliansi tersebut dalam suratnya.



BERITA TERPOPULER

BERITA PILIHAN