Medan, MISTAR.ID - Manchester City menghadapi tekanan yang semakin besar setelah Komisi Independen menyatakan klub tersebut bersalah atas pelanggaran serius terhadap aturan finansial Premier League.

Selain menghadapi proses banding, City juga berpotensi menghadapi tuntutan dari klub-klub rival. Menurut laporan The Guardian pada 30 September 2026, Manchester United, Arsenal, Tottenham Hotspur dan Liverpool sebelumnya telah mempertahankan hak untuk mengajukan tuntutan terhadap City jika klub tersebut dinyatakan bersalah.

Setelah putusan Komisi Independen diumumkan, keempat klub disebut telah melakukan pembicaraan informal mengenai kemungkinan mengajukan klaim tersebut.

Sementara itu, sejumlah klub Premier League lainnya disebut menilai hukuman berupa pengurangan poin tidak akan cukup apabila pada akhirnya hanya membuat City menjalani satu musim di luar kasta teratas.

Laporan tersebut juga menyebut klub-klub rival menilai hukuman terhadap City harus sepadan dengan skala pelanggaran yang ditemukan. Menurut mereka, persoalannya bukan hanya dampak terhadap satu musim, tetapi dugaan pelanggaran yang berlangsung selama bertahun-tahun dan dinilai telah memengaruhi persaingan di Premier League.

Jika Manchester City terdegradasi, satu klub lain yang berada di zona degradasi dapat tetap bertahan di Premier League. Absennya City juga akan mengubah persaingan di papan atas kompetisi.

Namun, kepentingan klub bukan satu-satunya persoalan. Sejumlah eksekutif klub menilai aturan finansial harus berlaku sama bagi seluruh peserta kompetisi, terlepas dari ukuran maupun status klub.

Empat Temuan Utama

Berdasarkan pernyataan resmi Premier League, Komisi Independen menemukan sejumlah pelanggaran yang dilakukan Manchester City, mulai dari penggunaan perjanjian komersial yang dianggap tidak mencerminkan kesepakatan sebenarnya, penyampaian laporan keuangan yang tidak akurat, pelanggaran batas pengeluaran Premier League dan UEFA, hingga kegagalan memenuhi kewajiban untuk bekerja sama dalam penyelidikan Premier League.

Pertama, perjanjian sponsorship dan pendanaan yang dinilai tidak mencerminkan keadaan sebenarnya.

Komisi menemukan adanya sejumlah perjanjian komersial yang disebut sebagai sham agreements. Dalam skema tersebut, sebagian dana sponsorship yang seharusnya dibayarkan oleh mitra komersial disebut berasal dari Abu Dhabi United Group Investment & Development Ltd (ADUG), perusahaan yang memiliki City.

Menurut temuan Komisi, pengaturan tersebut membuat pendapatan City terlihat lebih besar dan biaya operasional lebih rendah dari keadaan sebenarnya. Premier League menyebut skema tersebut membuat pendapatan klub meningkat secara artifisial dan biaya berkurang lebih dari £900 juta selama periode yang diperiksa.

Kedua, penyampaian informasi dan laporan keuangan yang tidak akurat.

Komisi menemukan City mengajukan laporan keuangan yang tidak sesuai dengan keadaan sebenarnya serta menyembunyikan kondisi finansial klub dari auditor dan regulator sepak bola.

Ketiga, pelanggaran terhadap aturan finansial Premier League dan UEFA.

Komisi menyatakan Manchester City secara signifikan melanggar batas pengeluaran yang ditetapkan Premier League dan UEFA. Temuan tersebut berkaitan dengan kondisi keuangan klub yang sebelumnya dilaporkan tidak sesuai dengan keadaan sebenarnya.

Keempat, kegagalan bekerja sama dalam penyelidikan.

City juga dinyatakan melakukan sejumlah pelanggaran terhadap kewajiban untuk bekerja sama dengan penyelidikan Premier League dan bertindak dengan utmost good faith. Dari empat dugaan pelanggaran dalam kategori ini, tiga dinyatakan terbukti.

City Tetap Membantah

Manchester City tetap menyatakan tidak melakukan kesalahan. Setelah putusan diumumkan, klub menegaskan akan mengajukan banding dan menyatakan memiliki bukti yang mendukung posisi mereka.

Pada 2 Oktober 2026, Premier League mengonfirmasi bahwa City telah mengajukan banding terhadap putusan Komisi Independen kepada Ketua Judicial Panel. Proses persidangan banding akan berlangsung secara tertutup dan hasilnya baru akan dipublikasikan setelah diperbolehkan.

Dengan demikian, proses hukum kasus ini belum berakhir. City masih harus menjalani proses banding sebelum konsekuensi akhir dari putusan tersebut dapat ditentukan.

Jika putusan terhadap City pada akhirnya tetap berlaku, klub tersebut juga berpotensi menghadapi klaim dari klub-klub rival yang merasa mengalami kerugian akibat pelanggaran finansial yang berlangsung selama bertahun-tahun. The Guardian melaporkan sejumlah klub telah mempertimbangkan kemungkinan langkah hukum tersebut.

Kasus ini juga menjadi ujian bagi Premier League dalam menegakkan aturan finansial terhadap seluruh klub, termasuk klub dengan kekuatan finansial dan prestasi sebesar Manchester City.

Kasus Everton Jadi Pembanding

Kasus Manchester City juga menjadi sorotan karena Premier League sebelumnya telah menjatuhkan sanksi pengurangan poin kepada Everton atas pelanggaran Profitability and Sustainability Rules (PSR).

Pada November 2023, Everton dijatuhi pengurangan 10 poin setelah dinyatakan melanggar PSR untuk periode hingga musim 2021/22. Everton kemudian mengajukan banding dan sanksinya dikurangi menjadi enam poin.

Pada April 2024, Everton kembali mendapat pengurangan dua poin setelah dinyatakan melanggar PSR untuk periode hingga musim 2022/23. Everton mengakui pelanggaran tersebut dan kemudian menarik banding atas sanksi dua poin itu.

Kasus Everton menjadi salah satu contoh bahwa pelanggaran aturan finansial Premier League dapat berujung pada sanksi olahraga berupa pengurangan poin. Perbedaan skala dan jenis pelanggaran dalam setiap kasus tetap menjadi pertimbangan dalam menentukan sanksi. (*)