Tanggulangi Kemiskinan, Bappenas dan BPS Lakukan Pengintegrasian Data


tanggulangi kemiskinan bappenas dan bps lakukan pengintegrasian data
Jakarta, MISTAR.ID
Sekretaris Eksekutif Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K) Suprayoga Hadi mendorong semua pihak khususnya Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) dan Badan Pusat Statistik (BPS) untuk segera membenahi data warga miskin.
Suprayoga yang juga menjabat sebagai Deputi Bidang Dukungan Kebijakan Pembangunan Manusia dan Pemerataan Pembangunan Sekretariat Wakil Presiden (Setwapres), menekankan pengintegrasian data menjadi salah satu kunci menanggulangi kemiskinan.
Menurutnya, selama ini kementerian terkait seperti Kementerian Sosial (Kemensos) menggunakan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS). Sedangkan untuk data kemiskinan ekstrem yang digunakan adalah data Penyasaran Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrim( P3KE).
Baca juga: Harga Beras Mahal, Masyarakat Menengah Terancam Masuk Jurang Kemiskinan
Sejauh ini data yang masuk masih cukup parsial. Meski begitu, saat ini pemerintah melalui Bappenas dan BPS dengan Regsosek (Registrasi Sosial Ekonomi) akan memperkuat data warga miskin.
Ditegaskan, pengintegrasian data sangatlah penting dilakukan supaya penyaluran berbagai program bantuan yang ada tepat sasaran. Kemudian pengintegrasian data juga dapat mencegah exclusion error atau keluarga miskin dan rentan yang belum memperoleh program bantuan dari pemerintah.
“Kaitannya dengan data penyasaran kelihatannya menjadi first thing first harus kita benahi. Kalau tidak, ya sekali lagi kita bicara mengenai exclusion error dan sebagainya yang selama ini menjadi momok istilahnya. Kekhawatiran kami untuk pencapaian (penanggulangan kemiskinan) ini tidak bisa optimal,” ucap Suprayoga pada Rabu (15/5/24).
Dalam kesempatan itu ia juga melaporkan bahwa berdasarkan catatan Badan Pusat Statistik (BPS) pada Maret 2023, angka kemiskinan nasional masih 9,36 persen. Adapun, target dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024 yang telah ditetapkan pemerintah sebesar 6,5 sampai 7,5 persen.
Baca juga: 9 KDH Dataran Tinggi Hadiri Pra Musrenbang RKPD Sumut 2025
“Ini yang saya pikir menjadi penting untuk kita kaji bersama seperti apa strategi apa yang perlu kita lakukan supaya ini bisa tercapai,” ujar Suprayoga.
Sementara mengenai kemiskinan ekstrem yang ditargetkan 0 persen pada 2024, ia mengatakan sampai saat ini hampir mendekati target.
“Kemiskinan ekstrem ini more or less sudah sesuai target, kita saat ini sudah mencapai angka di 2023 itu 1,12 persen. Jadi, kalau 0 koma kelihatannya akan sangat memungkinkan. Saya sudah sempat sampaikan, BPS walaupun ini belum dirilis sudah mencoba menghitung di September 2023 itu angkanya 1,04 persen. Jadi, mudah-mudahan angka Susenas (Survei Sosial Ekonomi Nasional) Maret (2024) ini bisa terbit dan nanti bulan Juli (2024), Insya Allah sudah 0 koma,” tuturnya. (antara/hm17)