Saturday, November 21, 2026
NASIONAL

Penetapan UMP 2027 Paling Lambat Hari Ini

Mistar.idSabtu, 21 November 2026 pukul 08.10 WIB
penetapan_ump_2027_paling_lambat_hari_ini

Ilustrasi. (Foto: CNN Indonesia/Andry Novelino)

Jakarta, MISTAR.ID - Pemerintah menetapkan batas waktu penetapan Upah Minimum Provinsi (UMP) 2027 paling lambat Sabtu (21/11/2026). Keterlambatan penetapan dikhawatirkan berdampak terhadap pekerja, pengusaha, hingga jadwal penetapan Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK).

Risiko keterlambatan tersebut antara lain membuat perusahaan harus melakukan penyesuaian anggaran secara mendadak. Bahkan, pengusaha berpotensi menghadapi kewajiban membayar rapelan selisih upah apabila ketentuan baru berlaku mulai awal tahun.

"Risiko penyesuaian mendadak akibat keterlambatan berpotensi membuat perusahaan melakukan penyesuaian anggaran secara tergesa-gesa atau menghadapi potensi rapelan selisih upah jika penetapan baru berlaku mulai awal tahun," ujarnya.

Bagi pekerja, belum adanya keputusan resmi membuat mereka tidak memiliki acuan terkait proyeksi kenaikan upah maupun dasar negosiasi penyesuaian gaji untuk tahun berikutnya. Kondisi tersebut juga berpotensi menimbulkan ketidakpastian terhadap kesejahteraan, daya beli, dan pemenuhan kebutuhan hidup layak (KHL).

Sementara bagi pemerintah daerah, keterlambatan penetapan UMP dapat menggeser jadwal pembahasan dan pengumuman UMK. Hal ini karena UMP menjadi salah satu acuan dalam proses penetapan upah minimum di tingkat kabupaten/kota.

"Tekanan pada proses regulasi, molornya jadwal sering berkaitan dengan belum rampungnya aturan turunan atau formula perhitungan, yang berpotensi memicu ketegangan tripartit antara pemerintah, pengusaha, dan serikat pekerja," jelasnya.

Untuk diketahui, Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) telah menerbitkan pedoman penghitungan upah minimum 2027 kepada seluruh gubernur melalui surat Menteri Ketenagakerjaan Nomor B-M/209/HI.01.00/XI/2026 tertanggal 16 November 2026.

Pedoman tersebut mengatur bahwa penghitungan upah minimum 2027 wajib mempertimbangkan kebutuhan hidup layak, kondisi ekonomi, dan ketenagakerjaan.

Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Yassierli mengatakan, penetapan upah minimum tidak hanya mempertimbangkan satu aspek, tetapi juga harus memperhatikan kondisi pekerja dan keberlangsungan dunia usaha.

"Penetapan upah minimum tidak hanya mempertimbangkan satu aspek, tetapi harus memperhatikan KHL, kondisi ekonomi, dan ketenagakerjaan. Karena itu, data yang digunakan harus dapat menggambarkan kondisi daerah dan menjadi dasar dalam proses pengambilan keputusan," kata Yassierli melalui siaran pers Kemnaker, dikutip Kamis (19/11/2026).