Jakarta, MISTAR.ID

Majelis Ulama Indonesia (MUI) mendorong pemerintah agar meninjau kembali partisipasi Indonesia dalam Board of Peace (BoP) setelah terjadinya serangan terhadap Iran oleh Israel dan Amerika Serikat (AS).

Merespons hal tersebut, Wakil Ketua Komisi I DPR, Dave Agung Laksono, menilai usulan itu muncul sebagai bentuk kepedulian terhadap krisis kemanusiaan yang berkembang.

“Kami memahami dorongan untuk meninjau posisi Indonesia di forum internasional sebagai wujud keprihatinan atas situasi yang terjadi,” kata Dave, Rabu (3/3/2026), seperti dikutip dari Kompas.com.

Ia menyebutkan bahwa rasa empati terhadap penderitaan masyarakat dunia merupakan sikap yang dapat dimaklumi. Menurutnya, setiap tragedi kemanusiaan selalu menggugah nurani bangsa Indonesia.

Dave menegaskan, sejak awal Indonesia telah menempatkan komitmen menjaga ketertiban dunia berlandaskan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial, sebagaimana tercantum dalam Pembukaan UUD 1945. Atas dasar itu, keterlibatan Indonesia di BoP dipandang memiliki arti penting secara strategis.

“Forum tersebut menjadi ruang diplomasi untuk menyuarakan prinsip perdamaian sekaligus menegaskan politik luar negeri bebas aktif, tidak berpihak, namun tetap proaktif dalam mendorong solusi damai,” ujarnya.

Ia menambahkan, keikutsertaan Indonesia di berbagai forum global bukan sekadar formalitas, melainkan sarana nyata agar pandangan Indonesia tetap berpengaruh dalam upaya menghentikan agresi dan menegakkan hukum internasional.

Lebih lanjut, Dave menyatakan bahwa posisi Indonesia di BoP memberi peluang untuk terus memainkan peran sebagai mediator, menjaga konsistensi kebijakan luar negeri, serta memperkuat kredibilitas Indonesia di mata dunia.

Menurutnya, langkah tersebut sejalan dengan kepentingan nasional dan menegaskan sikap Indonesia yang menolak kekerasan serta mengutamakan diplomasi demi tercapainya perdamaian yang berkelanjutan.

“Komisi I DPR RI mendukung pemerintah agar tetap aktif memperjuangkan peran Indonesia melalui jalur bilateral dan multilateral, termasuk di Perserikatan Bangsa-Bangsa dan Organisasi Kerja Sama Islam, dengan konsisten menolak agresi, menjunjung hukum internasional, dan menjaga stabilitas kawasan,” tuturnya. (hm20)