Jakarta, MISTAR.ID – Ketua DPP Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Mardani Ali Sera menanggapi pernyataan Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi) yang menyebut polemik ijazah dirinya dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka sebagai operasi politik. Mardani menilai wajar jika Jokowi berpandangan demikian karena isu tersebut dinilai berpotensi memengaruhi target politik.

“Wajar Pak Jokowi berpendapat demikian. Karena memang isu ini bisa merusak target-target politik yang sudah ditargetkan,” kata Mardani kepada wartawan, Selasa (20/10/2026).

Meski demikian, Mardani menegaskan pihak yang mempertanyakan persoalan ijazah juga memiliki hak untuk menyampaikan pandangan. Menurutnya, masyarakat berhak mengetahui kebenaran terkait polemik yang melibatkan tokoh publik tersebut.

“Tapi mereka yang mengangkat isu ini juga punya hak. Karena kebenaran bab ini juga menjadi hak publik,” ujarnya.

Mardani Sebut Jokowi dan Gibran Tokoh Publik

Mardani menilai polemik ijazah Jokowi dan Gibran menjadi perhatian masyarakat karena keduanya merupakan tokoh yang pernah maupun sedang menduduki jabatan publik.

“Apalagi Pak Jokowi dan Mas Gibran adalah tokoh publik yang ada di jabatan publik,” kata Mardani.

Pernyataan tersebut menyoroti dua hal dalam polemik ini, yakni pandangan Jokowi mengenai dugaan operasi politik dan hak masyarakat untuk memperoleh kejelasan atas persoalan yang menjadi perhatian publik.

Jokowi Sebut Ada Operasi Politik di Balik Polemik Ijazah

Sebelumnya, Jokowi menyebut polemik mengenai ijazah dirinya dan Gibran sebagai bagian dari operasi politik. Ia juga menyinggung adanya pihak yang disebutnya sebagai “penumpang gelap” yang ikut memanfaatkan isu tersebut.

“Iya kan sudah saya sampaikan sejak awal, ini ada operasi politik, kemudian ada penumpang gelap yang menunggangi lagi. Jadi menjadi ramai sekali,” kata Jokowi, seperti dikutip detikJateng, Jumat (16/10/2026).

Jokowi menambahkan bahwa dirinya tidak terlalu mempermasalahkan polemik tersebut.

Pernyataan Jokowi dan tanggapan Mardani menjadi bagian dari perdebatan yang masih berlangsung mengenai isu ijazah. Dugaan adanya operasi politik merupakan pandangan Jokowi, sementara Mardani menekankan bahwa pertanyaan mengenai persoalan tersebut juga merupakan bagian dari hak publik untuk mencari kebenaran.