Jakarta, MISTAR.ID
Komisi II DPR RI menyetujui usulan Otorita Ibu Kota Nusantara (OIKN) untuk penambahan anggaran sebesar Rp27,8 triliun pada tahun depan.
Ketua Komisi II DPR RI Ahmad Doli Kurnia mengatakan pihaknya telah menyepakati kesimpulan. Persetujuan itu pun sekaligus meminta kepada Badan Anggaran DPR RI supaya memenuhi usulan tambahan anggaran tersebut, serta menambahkannya ke dalam pagu anggaran atau pagu definitif OIKN tahun 2025.
Sementara itu, Plt Wakil Kepala OIKN Raja Juli Antoni secara terpisah juga mengaku bahwa usulan tambahan anggaran itu sudah disampaikan kepada Menteri Keuangan Sri Mulyani dan Menteri Perencanaan dan Pembangunan Nasional/Bappenas Suharso Monoarfa.
Sebelumnya ia memaparkan pagu anggaran OIKN pada 2025 sebesar Rp505 miliar. Sementara kebutuhan penambahan anggaran itu berasal dari enam kedeputian di dalam OIKN, mulai pada bidang perencanaan dan pertanahan sebesar Rp788,5 miliar, dan juga bidang pengendalian pembangunan sebesar Rp106,1 miliar.
Baca juga:Jokowi Akui Tak Mudah Pindahkan ASN ke IKN
Kemudian untuk deputi bidang sosial dan budaya dan masyarakat sebesar Rp62,5 miliar. Sedangkan untuk bidang transformasi hijau dan digital sebesar Rp37,7 miliar, serta bidang lingkungan hidup dan SDA sebesar Rp63 miliar.
“Dan terakhir usulan yang paling besar dari kedeputian bidang sarana dan prasarana sebesar Rp26,7 triliun,” katanya pada Senin (9/9/24).
Sedangkan anggota Komisi II DPR Mardani Ali Sera, berpersen supaya OIKN menjaga akuntabilitas keuangan. Sebab, OIKN adalah salah satu mitra yang mengajukan tambahan anggaran paling besar dibandingkan kementerian atau lembaga mitra Komisi II DPR RI lainnya.
Baca juga:Kapolres Tapteng Terima Kunjungan Violetha Agryka Sianturi Paskibraka IKN
“IKN mengusulkan tambahan lebih dari Rp27 triliun untuk anggaran 2025. Terbesar dalam sejarah usulan di Komisi II. Kira perlu sama-sama menjaga kesinambungan alokasi anggaran ini,” katanya.
Selain itu, imbuh Mardani, pembangunan IKN juga harus menjaga kelestarian lingkungan karena telah mengedepankan konsep forest city. Politikus PKS itu ingin IKN agar menjadi kota rujukan banyak pihak.
“Kondisi alam masyarakat adat betul-betul dijaga, kita bisa menyatukan antara modernitas dengan tradisionalitas,” kata Mardani.(cnn/hm17)