Jakarta, MISTAR.ID
Berdasarkan catatan pemerintah, setidaknya ada sekitar 12 kementerian yang tumpang tindih dalam bekerja membangun desa. Bahkan, Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, Muhadjir Effendy tak memungkiri masih banyak kementerian yang tidak kompak dalam membangun desa.
Hal tersebut dikemukakan Muhadjir dalam konferensi pers usai rapat terbatas, seperti dikutip Jumat (25/9/20). Berdasarkan catatan pemerintah, setidaknya ada sekitar 12 kementerian yang tumpang tindih dalam bekerja membangun desa.
“Yang perlu saya kutip adalah belum terintegrasinya tenaga pendamping dan penyuluh yang berasal dari kurang lebih 12 kementerian atau lembaga yang belum bersinergi secara optimal di desa,” jelas Muhadjir.
Baca Juga:Ini Strategi Pemasaran Era Corona dari Menteri Perdagangan
Mantan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan itu mengatakan, saat ini masih ada 306.267 tenaga pendamping dan penyuluh di desa yang berasal dari 12 kementerian dan lembaga yang dimaksud. Sementara jumlah tenaga pendamping di Kemendes, dianggap belum cukup memenuhi semua desa.
“Seandainya tenaga pendamping yang jumlahnya 306 ribu itu disinergikan, maka sebetulnya kekurangan seperti ini bisa ditutupi dan bahkan bisa saling menutupi,” katanya. Sebelumnya, Presiden Joko Widodo (Jokowi) meminta jajaran menterinya tidak membuat program sendiri dalam mentransformasikan perekonomian di desa di tengah pandemi Covid-19.
Hal tersebut dikemukakan Jokowi saat memimpin rapat terbatas dengan topik pembahasan percepatan penanganan ekonomi desa di Istana Merdeka, kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta. “Saya minta kementerian jangan membuat program sendiri yang lepas, tidak terintegrasi, tidak terpadu, sehingga outcome hasilnya tidak terlihat,” kata Jokowi, Kamis (24/9/20).
Baca Juga:Para Menteri Menentang Keputusan Jakarta Berlakukan Kembali PSBB
“Misalnya Kemendes, memastikan dana desa digunakan produktif. PUPR [Kementerian Pekerjaan Rumah dan Perumahan Rakyat] penyediaan infrastruktur dasarnya, Kemenhub konektivitasnya, Kemensos penanganan warga yang kurang mampu,” jelasnya.
Baca: Jokowi: Bansos Tunai Hingga BLT Desa Harus Tepat Sasaran!
Jokowi menjelaskan pandemi Covid-19 harus menjadi momentum untuk kembali mengkoreksi diri, serta melakukan reformasi dalam mentransformasikan perekonomian di pedesaan.
“Kita tahu pandemi bukan hanya menghantam seluruh masyarakat di perkotaan tetapi juga di pedesaan, dan ketika terjadi krisis ekonomi di perkotaan maka desa menjadi penyangga, menjadi buffer,” katanya. “Karena terjadinya arus balik perpindahan penduduk dari kota ke desa, jadi bukan urbanisasi tetapi ruralisasi,” jelasnya.
Baca Juga:Menteri KKP Edhy Prabowo Dikabarkan Positif Covid-19
Jokowi menegaskan, pemerintah perlu memperkuat daya ungkit ekonomi desa dengan mencari sumber pertumbuhan baru di wilayah-wilayah pedesaan. Salah satunya dengan melihat lebih jauh potensi yang bisa dimanfaatkan.
“Baik yang berkaitan dengan pertanian, baik yang berkaitan dengan wisata desa, baik yang berkaitan dengan industri yang ada di desa. Jangan semuanya dilakukan secara top down, tetapi diberikan ruang partisipasi. Ruang kreasi warga desa untuk mengembangkan potensi lokalnya,” katanya.(cnbc/hm10)
