Jakarta, MISTAR.ID - Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia mengungkap alasan Presiden Prabowo Subianto membentuk Kementerian Koordinator (Kemenko) Hilirisasi dan Transisi Energi.

Bahlil mengatakan pembentukan kementerian koordinator tersebut dilatarbelakangi kondisi geopolitik dan dinamika ekonomi global yang tidak menentu, sekaligus kebutuhan untuk mendorong penggunaan energi bersih.

"Kenapa ini penting, kita tahu bahwa dalam kondisi geopolitik yang tidak menentu dan konstelasi dinamika ekonomi dunia juga yang menuntut untuk terjadinya energi yang bersih," kata Bahlil di Kantor Kementerian ESDM, Kamis (1/10/2026).

Menurut Bahlil, pembentukan Kemenko Hilirisasi dan Transisi Energi juga menjadi bagian dari komitmen Indonesia terhadap Paris Agreement. Pemerintah ingin program hilirisasi dan transisi energi dapat dijalankan secara terintegrasi.

"Maka Bapak Presiden memandang penting untuk program-program prioritas terkait dengan hilirisasi, terkait dengan transisi energi sebagai komitmen global dari Paris Agreement," ujarnya.

Ia mengatakan Presiden Prabowo menginginkan pelaksanaan agenda hilirisasi dan transisi energi dilakukan secara terukur dan tidak berjalan secara parsial.

"Maka ini tidak bisa dilakukan dengan cara parsial, tapi harus dilakukan dengan komprehensif, terukur, dan betul-betul dapat diwujudkan dengan target apa yang diperintahkan oleh Bapak Presiden," kata Bahlil.

Dengan pembentukan kementerian koordinator tersebut, Bahlil kini mendapat tugas sebagai Menteri Koordinator Bidang Hilirisasi dan Transisi Energi sekaligus tetap menjabat Menteri ESDM.

Bahlil mengatakan akan menjalankan kedua tugas tersebut secara maksimal sebagai bagian dari pengabdian kepada negara.

"InsyaAllah sebagai pembantu presiden akan berusaha sekuat tenaga dengan totalitas untuk menjalankan tugas ini dengan baik. Baik sebagai Menko maupun sebagai Menteri ESDM," ujarnya.

Bahlil sebelumnya dilantik Presiden Prabowo Subianto sebagai Menteri Koordinator Bidang Hilirisasi dan Transisi Energi di Istana Negara, Jakarta, Kamis (1/10/2026). (hm25/detikfinance)