Jakarta, MISTAR.ID

Anggaran beasiswa bagi mahasiswa dan dosen dipangkas karena efisiensi anggaran yang dilakukan oleh Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Kemendiktisaintek).

Kemendiktisaintek terkena kebijakan efisiensi sebesar Rp14,3 triliun dari total pagu anggaran Rp56,6 triliun untuk tahun 2025.

Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi, Satryo Soemantri Brodjonegoro, mengungkapkan bahwa pihaknya telah mengalokasikan Rp2,7 triliun untuk tunjangan dosen non-PNS. Namun, anggaran tersebut dipotong sebesar Rp676 miliar.

"Kami usulkan kembali supaya tidak ada efisiensi, sehingga pemotongannya itu 0 persen dan anggarannya tetap Rp2,7 triliun," ujar Satryo dalam rapat bersama Komisi X DPR RI, Rabu (12/2/25), dilansir dari CNN Indonesia.

Sementara itu, program bantuan sosial atau beasiswa, termasuk Kartu Indonesia Pintar (KIP) Kuliah, juga terdampak pemangkasan. Awalnya, program ini memiliki pagu anggaran Rp14,698 triliun, tetapi setelah efisiensi oleh Direktorat Jenderal Anggaran, jumlahnya berkurang menjadi Rp1,319 triliun.

"Kami usulkan kembali supaya tetap pada pagu semula, yaitu Rp14,698 triliun, karena ini termasuk kategori yang tidak seharusnya mengalami pemangkasan," katanya.

Selain itu, Program Beasiswa Pendidikan Indonesia (BPI), yang semula memiliki pagu Rp164,7 miliar, terkena efisiensi sebesar Rp19,47 miliar. Satryo pun meminta agar anggaran ini dikembalikan ke jumlah awal.

"Beasiswa Adik (Afirmasi Pendidikan Tinggi) pagu awalnya Rp213,73 miliar," ujarnya.

Program Beasiswa Kemitraan Negara Berkembang (KNB) juga mengalami pemotongan signifikan. Dari anggaran awal sebesar Rp85,348 miliar, sekitar 25 persen atau Rp21 miliar dipangkas.

Sementara itu, beasiswa untuk dosen dan tenaga pendidikan, baik dalam maupun luar negeri, mengalami pemangkasan sebesar 25 persen atau Rp59 miliar dari total pagu awal Rp236,8 miliar. Satryo menegaskan bahwa seluruh program beasiswa tersebut sebaiknya tetap menggunakan anggaran awal.

"Sehingga untuk komponen ini, termasuk gaji, tunjangan, dan beasiswa, kami mengusulkan pagu semula sebesar Rp31,645 triliun," jelasnya.

Satryo berharap Komisi X DPR RI dapat membantu memperjuangkan agar pemotongan anggaran kementeriannya tidak sebesar Rp14,3 triliun, melainkan dikurangi menjadi hanya Rp6,78 triliun.

"Dengan kondisi ini, saya berharap bapak ibu Komisi X bisa memperjuangkan agar pemotongan tidak mencapai Rp14,3 triliun, tetapi hanya Rp6,78 triliun," tuturnya. (cnn/hm20)