Simalungun, MISTAR.ID

Anggaran di sejumlah kementerian dipangkas dari pagu yang telah ditetapkan sebelumnya. Hal ini setelah Presiden Prabowo Subianto menginstruksikan efisiensi Anggaran Pendapatan Belanja Nasional (APBN) dan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) tahun 2025.

Dinas Pekerjaan Umum Tata Ruang (PUTR) Kabupaten Simalungun pun menyiapkan strategi dalam menghadapi efisiensi anggaran tersebut.

Kepala Dinas PUTR Kabupaten Simalungun, Hotbinson Damanik menyampaikan pemangkasan atau pun efisiensi anggaran ini bakal turut mengganggu program-program yang ada di kedinasannya. Menurutnya, efektivitas dan efisiensi menjadi suatu keharusan pasca adanya instruksi.

"Soalnya kegiatan di PUTR itu tidak terlepas dari anggaran. Ya, kita tahu setiap daerah itu anggarannya refocusing, paling kita nanti memaksimalkan pemeliharaan jalan," ujar Hotbinson ketika ditanya soal strateginya dalam mengatasi efisiensi anggaran, Selasa (11/2/25).

Dijelaskan Hotbinson, karena untuk pembangunan jalan butuh anggaran besar. Pembangunan tidak terlepas dari anggaran, mau kemana pun dan yang namanya pembangunan tidak terlepas dari anggaran.

"Mau strategi kemanapun kita, strateginya sama. Masalahnya, yang kita lakukan selama ini kan prioritas. Jika tidak ada dan dana yang ada kita maksimalkan pemeliharaan atau swakelola," tuturnya.

Saat disinggung terkait perjalanan dinas yang juga terdampak dari efisiensi anggaran, lanjut Hotbinson, hal tersebut yang nantinya akan dirapatkan dan juga menunggu instruksi dari Mendagri.

Dikatakan Hotbinson, kebutuhan pendanaan untuk pembangunan seperti infrastruktur memang tidak sedikit. Karena itu, dia tidak menutup kemungkinan akan melakukan swakelola dan memperoleh barang atau jasa yang dikerjakan sendiri.

Sementara itu, Anggota DPRD Kabupaten Simalungun, Bernhard Damanik mengatakan sesuai dengan program pemerintah pusat terkait efisiensi anggaran dan bukan berarti akan melakukan efisiensi dalam anggaran pembambangunan.

"Akan tetapi efisiensi perjalanan-perjalanan dinas dan efisiensi bagi kegiatan-kegiatan seremonial. Tetapi kita masih menunggu juknis tersebut, karena juga perubahan P-APBD juga masih panjang," kata Bernhard Damanik, Selasa (11/2/25).

Politikus Partai NasDem ini berharap sebenarnya Badan Anggaran (Banggar) DPRD nantinya bisa melakukan evaluasi berdasarkan juknis yang datang dari pusat tentang efisiensi anggaran dana dari sektor mana saja.

"Kita akan evaluasi terhadap itu. Memang efisiensi anggaran itu diutamakan bagi perjalan-perjalan dinas. Sesuai informasi kan 31 persen untuk pengurangan dan memang itu sedikit mengganggu dari program-program pembangunan," ucapnya.

Mengenai hal ini, Bernhard juga punya harapan bahwa anggota DPRD yang ada pada Badan Anggaran (Banggar) untuk dapat mengarahkan efisiensi itu pada perjalan dinas dan seremonial yang sering dilakukan OPD dalam menghabiskan anggaran.

Disinggung terkait sudah tidaknya bahas efisiensi anggaran dengan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Pemkab Simalungun. Pria yang acap kenakan penutup kepala itu pun menjawab belum.

"Mungkin TAPD, penyelenggara pemerintah daerah masih menunggu surat dari Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Keuangan. Sehingga mereka belum menyampaikan kepada DPRD," ucapnya.

Bahkan disebutkannya lagi, pihaknya hingga saat ini masih menunggu sifatnya. Bahkan selain kementerian dan pemerintah daerah, DPRD juga akan kena efisiensi anggaran.

"Tentu kita akan melihat nanti bentuk-bentuk efisiensi yang akan kita lakukan di Sekretariat DPRD dan OPD-OPD di Pemkab Simalungun," katanya. (hamzah/hm18)