Jakarta, MISTAR.ID

Menteri Sosial Saifullah Yusuf atau Gus Ipul mengatakan bahwa masih banyak program pemerintah yang belum tepat sasaran akibat persoalan akurasi data. Kondisi tersebut berdampak langsung pada efektivitas berbagai program perlindungan sosial.

Ia mencontohkan penyaluran bantuan sosial (bansos) dan Program Keluarga Harapan (PKH) yang hingga kini masih belum seluruhnya tepat sasaran. Dari hasil evaluasi, hampir separuh penerima program tersebut dinilai tidak sesuai dengan kriteria.

“PKH dan bansos itu sekitar 45 persen masih belum tepat sasaran,” kata Gus Ipul saat rapat konsultasi bersama DPR di Kompleks Parlemen, Jakarta, Senin (9/12/2026), dilansir dari Kompas.com.

Gus Ipul juga mengungkapkan adanya ketimpangan dalam program Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan (PBI JK). Ia menyebut lebih dari 15 juta warga yang masuk dalam kelompok desil 6 hingga desil 10 justru tercatat sebagai penerima bantuan tersebut. Kelompok desil ini merupakan masyarakat dengan kategori menengah hingga mampu.

“Desil 6 sampai 10 dan non-desil jumlahnya lebih dari 15 juta, dan justru kelompok yang relatif mampu ini yang terlindungi,” ujarnya.

Di sisi lain, ia menyampaikan bahwa sekitar 54 juta warga yang tergolong dalam desil 1 hingga desil 5 belum terdaftar sebagai penerima PBI BPJS Kesehatan. Kelompok ini mencakup masyarakat sangat miskin, miskin, hampir miskin, hingga rentan miskin.

“Untuk desil 1 sampai 5 yang belum menerima PBI jumlahnya cukup besar, lebih dari 54 juta jiwa,” ucap Gus Ipul.

Berangkat dari kondisi tersebut, pemerintah terus berupaya menyempurnakan Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN). Sistem pendataan ini dikembangkan sebagai pengganti Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) dan menjadi basis baru penyaluran bantuan sosial di Indonesia.

“DTSEN ini baru diluncurkan pada Februari 2025, masih sangat baru dan tentu belum sempurna. Tapi kalau tidak diperbaiki, selama ini bansos dan subsidi sosial akan terus salah sasaran,” ujarnya.

Gus Ipul menambahkan, pembaruan data DTSEN dilakukan secara berkala setiap tiga bulan. Dalam prosesnya, Kementerian Sosial bekerja sama dengan Kementerian Dalam Negeri serta pemerintah daerah.

Ia menegaskan, pembenahan data akan terus dilakukan agar berbagai program bantuan sosial, termasuk PBI Jaminan Kesehatan, benar-benar menjangkau masyarakat miskin dan rentan.

“Kalau datanya tidak diperbaiki, ketidakadilan akan terus berulang. Karena itu, pemutakhiran ini merupakan bagian dari upaya menghadirkan keadilan sosial,” tutur Gus Ipul. (hm20)