Jakarta, MISTAR.ID

Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana mengungkapkan bahwa hingga penghujung 2025, pemerintah telah membentuk 18.200 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang tersebar di 509 kabupaten dan menjangkau 7.022 kecamatan di seluruh Indonesia.

Ia menilai, pertumbuhan ini merupakan ekspansi tercepat sejak program makan bergizi gratis (MBG) pertama kali digagas Presiden RI Prabowo Subianto pada 2024.

“Dalam kurun waktu sedikit lebih dari satu tahun, BGN mampu melakukan perluasan layanan secara masif di tingkat nasional,” kata Dadan saat Rapat Koordinasi Nasional Pengelolaan Keuangan BGN di Sentul, Bogor, Jawa Barat, Rabu (24/12/2025), dilansir dari kompas.com.

Dadan juga menyinggung perjalanan awal pembentukan lembaga tersebut. BGN resmi berdiri pada 15 Agustus 2024 dengan kondisi yang sangat terbatas.

“Saat saya pertama dilantik, saya bahkan bekerja sendirian tanpa protokoler. Sekarang, pegawai di pusat hampir mencapai 500 orang dan BGN sudah memiliki gedung sendiri,” ujarnya.

Dari sisi anggaran, Dadan menjelaskan bahwa alokasi awal program MBG sebesar Rp71 triliun kemudian mendapat tambahan dana Rp14 triliun. Dengan demikian, total anggaran yang terserap pada 2025 mencapai Rp85 triliun.

Ia menyebut sekitar 70 persen dari anggaran tersebut dialokasikan untuk pengadaan bahan pangan, yang secara langsung mendorong perputaran ekonomi nasional.

“Tanpa tambahan Rp14 triliun itu, program makan bergizi gratis sudah tidak bisa berjalan karena dananya habis. Ini menunjukkan sistem penyerapan anggaran kita berjalan efektif,” jelasnya.

Menurut Dadan, program MBG tidak hanya berfokus pada pemenuhan gizi masyarakat, tetapi juga menjadi motor penggerak ekonomi.

“Manfaatnya dirasakan luas, mulai dari petani, peternak, nelayan, hingga para relawan,” tuturnya. (hm20)